May Day di Samarinda: Aktivis Perempuan Soroti Diskriminasi dan Upah Murah

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Perempuan Mahardhika Samarinda turun menyuarakan tuntutan bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5). Di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat.

Mereka menolak keras sistem kerja yang dinilai masih sarat diskriminasi terhadap perempuan, sekaligus mengecam menguatnya pendekatan militeristik dalam tata kelola negara yang dianggap mengancam kebebasan berserikat kaum buruh.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan massa, Perempuan Mahardhika menyebut perempuan pekerja di Indonesia hingga kini masih terjebak dalam kondisi upah murah, kontrak kerja tidak pasti, minim jaminan sosial, dan rentan menjadi korban kekerasan di tempat kerja.

Baca Juga: May Day PPU Kondusif, Wakil Bupati Waris Muin Pastikan Hak Buruh Terpenuhi

Situasi ini diperparah oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja dan menyempitnya lapangan kerja formal.

"Dunia kerja masih menganggap perempuan sebagai tenaga kerja kelas dua: mudah digaji murah, mudah dikontrol, dan mudah disingkirkan," tegas Anggota perempuan mahardhika, Disya Halid.

Yang menjadi sorotan utama mereka adalah janji politik pemerintahan Prabowo Subianto yang berkomitmen menciptakan 19 juta lapangan kerja.

Menurut mereka, hingga saat ini realisasinya masih jauh panggang dari api, sementara masyarakat di lapangan justru kian kesulitan mendapatkan pekerjaan yang aman dan bermartabat.

Baca Juga: Truk Diduga Rem Blong Tabrak Belasan Kendaraan di Tanah Merah Samarinda, 4 Warga Luka-Luka

Tak hanya soal lapangan kerja, mereka juga menyoroti praktik rekrutmen tenaga kerja yang dianggap masih penuh prasangka.

Perempuan kerap disaring berdasarkan usia, status perkawinan, penampilan fisik, bahkan dipertanyakan soal rencana memiliki anak.

Kelompok penyandang disabilitas, ibu tunggal, dan minoritas gender disebut semakin tersingkir dari akses kerja formal.