Fiskal Tertekan Dampak Pemangkasan DBH, DPRD Balikpapan Prioritaskan Kepentingan Publik
BALIKPAPAN — DPRD Balikpapan memastikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 harus diulang dari awal. Keputusan ini diambil setelah pemerintah pusat resmi mengumumkan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) secara nasional yang ikut memangkas pendapatan Balikpapan dalam jumlah besar.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan, penyusunan APBD sebenarnya sudah tuntas tiga bulan lalu. Namun, surat resmi dari Kementerian Keuangan yang berisi pemangkasan DBH memaksa seluruh struktur anggaran dievaluasi ulang.
“Ada penurunan DBH yang cukup signifikan. Ini bukan hanya untuk Balikpapan, bukan hanya Kalimantan Timur, tapi se-Indonesia,” ujar Alwi usai Rapat Paripurna di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, Selasa (18/11).
Pendapatan Turun Drastis
Awalnya, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp3,8 triliun. Namun setelah revisi, angka itu merosot menjadi sekitar Rp2,95 triliun. Penurunan lebih dari Rp1 triliun tersebut berasal dari DBH pusat, ditambah pemangkasan DBH dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Alwi mengakui kondisi ini memaksa penyesuaian sejumlah program prioritas. “Tentunya ini cukup memusingkan karena beberapa program terpaksa harus kita kurangi, walaupun tidak kita pangkas habis,” jelasnya.
Pembahasan ulang akan dilakukan bersama Banggar DPRD dan TAPD, dan mulai digelar besok.
PAD Jadi Penyangga Utama
Meski tertekan pemotongan DBH, Alwi tetap optimistis. Balikpapan masih memiliki kekuatan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi. Target PAD 2026 ditetapkan Rp1,58 triliun, menjadikan Balikpapan sebagai daerah dengan PAD tertinggi di Kaltim.
“Alhamdulillah, PAD Balikpapan tertinggi di Kaltim. Setelah itu baru Kota Samarinda sekitar Rp1,2 triliun. Tahun ini PAD kita Rp1,35 triliun,” jelasnya. Ia menambahkan, daerah dengan kapasitas PAD rendah akan menghadapi tekanan fiskal jauh lebih berat tahun depan.
Pelayanan Dasar Tetap Prioritas
DPRD Balikpapan memastikan pelayanan dasar masyarakat tidak akan terdampak pemangkasan. Penyesuaian diperkirakan menyasar program yang bergantung pada pembiayaan DBH.
Alwi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan ulang APBD. Ia berharap hasil revisi dapat menghasilkan anggaran yang realistis, efisien, dan tetap mengutamakan kebutuhan publik. (adv/aji/rdh)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
