Kondisi ini menunjukkan ketimpangan akses pendidikan yang dapat menghambat pemerataan kualitas belajar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti persoalan ini dan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan SMA yang merata.
“Beberapa siswa harus menempuh 20–30 kilometer untuk bersekolah. Jelas ini memberatkan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil,” ujar Andi, Senin (08/12/2025).
Andi menegaskan, persoalan akses pendidikan ini harus menjadi prioritas pemerintah provinsi. Komisi IV mendorong agar pembangunan SMA baru di daerah-daerah yang masih kosong sekolah menengah segera masuk dalam perencanaan strategis.
Meski demikian, ia juga menekankan perlunya pertimbangan anggaran dan kelayakan teknis.
“Anggaran 2026 memang terbatas, sehingga setiap rencana harus rasional dan disesuaikan prioritas. Tapi kami tetap mendukung langkah-langkah yang memastikan anak-anak bisa sekolah tanpa terbebani jarak,” jelasnya.
Selain itu, aspirasi masyarakat Kukar akan terus dikawal agar menjadi pertimbangan dalam roadmap pendidikan provinsi ke depan.
“Kami ingin setiap anak di Kaltim punya akses pendidikan yang adil dan layak, tanpa harus menempuh perjalanan ekstrem setiap hari,” pungkas Andi.(Adv/DPRDKaltim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
