Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BK DPRD Kaltim Panggil Pelapor Kasus Dugaan Ujaran Rasial Anggota Dewan AG

B
Penulis: Bayu Rolles❯

Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi selepas meminta klarifikasi Abdul Giaz, Rabu (15/10/2025).
Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi selepas meminta klarifikasi Abdul Giaz, Rabu (15/10/2025).


Advertisement

KALTIMPOST.ID, Laporan dugaan pelanggaran etik anggota DPRD Kaltim berinisial AG mulai diproses Badan Kehormatan (BK). Kelengkapan dewan yang bertugas menjaga muruah lembaga itu memanggil dan memintai keterangan pelapor aduan tersebut, Senin, 10 November 2025.  

Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, mengatakan, klarifikasi ini ditempuh untuk mencari tahu dasar aduan itu dilayangkan. Termasuk meminta bukti yang menguatkan laporan. “Sudah kami minta, tadi ada rekaman video dan tangkapan layar percakapan,” katanya selepas pemeriksaan itu.

Sebelum laporan ini muncul, sebenarnya BK sudah lebih dulu mengklarifikasi AG karena ramainya masalah ujaran bernuansa rasial itu beredar di media massa.

Dengan begitu, bahan pemeriksaan sudah lengkap sehingga dalam waktu dekat BK bakal menggelar rapat internal. Terkait peluang menemukan pelapor dan terlapor dalam satu forum, kata Subandi, bisa saja terjadi. “Ada kemungkinan itu. Tapi seperti apa keputusan yang diambil ditentukan dalam rapat internal BK,” tegas Politikus PKS ini mengakhiri. 

Sukrin, perwakilan APPK Kaltim, mengaku laporan ini muncul untuk mencari tahu kapasitas AG, apakah sebagai warga negara biasa atau sebagai anggota dewan saat melontarkan ucapan bernuansa rasial tersebut. “Konteks laporan kami ke arah itu,” akunya singkat. (*/riz)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KUA-PPAS 2027 Batal Disepakati, Darlis:  Pemprov Jangan Seenaknya Ubah Agenda

KUA-PPAS 2027 Batal Disepakati, Darlis: Pemprov Jangan Seenaknya Ubah Agenda

Penandatanganan KUA-PPAS 2027 Kaltim ditunda. Darlis Pattalongi sebut paripurna tak pantas cuma dengar surat Sekprov Kaltim

Jasa Lingkungan Berpotensi Tambah PAD Kaltim, DPRD Garap Regulasi Pengelolaannya

Jasa Lingkungan Berpotensi Tambah PAD Kaltim, DPRD Garap Regulasi Pengelolaannya

DPRD Kaltim uji publik Ranperda Jasa Lingkungan Hidup guna jadikan modal ekologis sumber PAD baru dan ekonomi karbon.

DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Ranperda HIV/AIDS, Perkuat Pencegahan hingga Pengobatan ODHIV

DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Ranperda HIV/AIDS, Perkuat Pencegahan hingga Pengobatan ODHIV

DPRD Kaltim uji publik Ranperda HIV/AIDS dan IMS untuk perjelas regulasi skrining, pengobatan, dan cegah stigma ODHIV.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer