KALTIMPOST.ID, Pembahasan APBD Kaltim 2026 menemui jalan buntu. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menemukan kata mufakat soal postur belanja pembangunan tahun depan.
Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menghantui tubuh APBD tahun depan jadi penyebab. Selepas anggaran tahun depan melorot jadi Rp15 triliun, dari yang semula dipatok sekitar Rp21,3 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Kaltim dipastikan kehilangan Rp6 triliun tahun depan karena satu keputusan pusat. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim sekaligus anggota Banggar, M Darlis Pattalongi, menyebut alotnya pembahasan lantaran Pemprov menghembuskan angin surga lewat lobi politik ke Kementerian Keuangan.
Baca Juga: TKD Anjlok Jadi Rp3,2 Triliun, TAPD–Banggar Susun Ulang Pendapatan APBD Kaltim 2026
“Pemotongan sudah pasti, jadi harus ditunda dulu,” ucapnya, Kamis, 20 November 2025. Semula, banggar berharap ada hasil dari lobi tersebut dengan menyusutnya skala pemangkasan. Tapi nyatanya, tak ada perubahan berarti. “Rp6,3 triliun terpotongnya. Tentu kami sangat tidak siap,” tukasnya.
Meski rapat maraton selama tiga hari dijalankan, sepanjang 17-19 November 2025. Perubahan angka pasca pemotongan itu terlalu besar untuk mengevaluasi serta mengeser semua rencana yang sudah disusun dalam KUA-PPAS. “Pembahasannya tentu tak bisa singkat. Perlu waktu mendalami,” lanjut Politikus Partai Amanat Nasional itu.
Pembahasan memang tersendat tanpa kesepakatan. Tapi Darlis menggaransi, pembahasan tak terhenti. Kedua pihak, eksekutif dan legislatif kini sama-sama berbenah lewat rapat di internal masing-masing institusi, sebelum nantinya kembali duduk bersama di satu meja. “Bakal ada pembahasan ulang dengan persiapan yang lebih matang,” ucapnya.
Darlis juga mengingatkan, perubahan postur anggaran dengan nominal sebesar itu bakal menyentuh banyak program daerah. Dan tantangan terbesar yang perlu dihadapi, memastikan publik tetap merasakan pembangunan meski ikat pinggang anggaran dikencangkan. “Termasuk Gratispol, program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bukan tak mungkin program itu turut terdampak,” katanya. (*/riz)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
