APBD Kaltim 2026 Mengalami Penyesuaian, DPRD Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan

Meski postur APBD yang disepakati berada di kisaran 15 triliun rupiah, nilai yang benar-benar dapat dimanfaatkan turun drastis hampir 6 triliun dari tahun sebelumnya.

Hamas menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama di tengah kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.

Menurut Hamas, menurunnya kapasitas fiskal otomatis membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menentukan program yang diprioritaskan. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan tetap berjalan, hanya saja harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak paling besar bagi masyarakat.

“Pembangunan tetap berlanjut, hanya harus difokuskan. Pendidikan itu salah satu yang wajib karena berpengaruh besar pada indeks pembangunan manusia,” ujarnya usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-47, Minggu malam (30/11/2025).

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama untuk mempertahankan kemajuan Kaltim, terlebih menjelang berbagai agenda strategis daerah. Karena itu, alokasi anggaran pendidikan tetap dipertahankan meskipun ruang fiskal menyempit.

Tidak hanya sektor pendidikan, Hamas menegaskan bahwa sejumlah program unggulan gubernur juga harus tetap dijalankan walaupun anggaran mengalami penyesuaian. Program Gratispol dan Jospol disebutnya masih menjadi komitmen pemerintah untuk memastikan layanan dasar tetap terpenuhi.

“Termasuk program-program gubernur seperti Gratispol dan Jospol. Meskipun anggaran turun, pemerintah tetap berusaha agar program ini bisa direalisasikan sesuai komitmen,” katanya.

Terkait besaran bantuan keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota dalam APBD 2026, Hamas mengakui bahwa DPRD belum menerima angka pasti dari pemerintah provinsi.

“Untuk jumlahnya saya belum mendapatkan informasinya,” singkatnya.(Adv/DPRDKaltim)