Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Salehuddin: TKD dan DBH Turun, DPRD Pastikan Program Prioritas Kaltim Tidak Terganggu

A
Penulis: ADV❯

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.(yhon)
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin.(yhon)
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Pemangkasan anggaran yang terjadi pada Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak lantas menghentikan program prioritas pemerintah provinsi Kalimantan Timur. 


Advertisement

Sejumlah program strategis, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis melalui program “Gratis Pol”, tetap menjadi fokus meski terjadi penyesuaian anggaran.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa meski ada pemotongan, program prioritas tetap dijalankan dengan skala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Prioritas tetap prioritas. Artinya, prioritas tetap dijalankan, termasuk Gratis Pol dan pelayanan kesehatan. Penyesuaian memang ada, tapi program-program penting ini tidak terganggu,” ujar Salehuddin, Salasa (02/12/2025).

Advertisement

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah yang terdampak pemotongan TKD dan DBH. Namun, hal ini tidak mengurangi perhatian DPRD terhadap keberlangsungan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Sekalipun anggaran mengalami rasionalisasi, program yang menjadi fokus utama pemerintah tetap dijalankan. Semua OPD diarahkan untuk menyesuaikan kegiatan dengan skala prioritas,” lanjut Salehuddin.

Salehuddin menambahkan, pengawasan terhadap realisasi program prioritas menjadi penting agar manfaat anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan oleh masyarakat. 

Advertisement

DPRD Kaltim akan terus memantau dan memastikan bahwa prioritas pemerintah tetap berjalan sesuai target meski dalam kondisi anggaran terbatas.

“Yang penting, program yang langsung berdampak kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, tetap berjalan. Ini menjadi komitmen kami untuk memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pengamat Minta Insentif Rp 1 Triliun dari Mendagri Dikembalikan Menjadi DBH Daerah

Pengamat Minta Insentif Rp 1 Triliun dari Mendagri Dikembalikan Menjadi DBH Daerah

Pengamat ekonomi Unmul Purwadi Purwaharsojo menilai insentif Rp 1 triliun program MBG dari Mendagri lebih bermanfaat dikembalikan menjadi DB

DBH Dipangkas Pusat 70 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Melambat Jadi 3,7 Persen

DBH Dipangkas Pusat 70 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Melambat Jadi 3,7 Persen

Pemangkasan DBH pusat tekan APBD Kaltim ke Rp12 T & perlambat pertumbuhan ekonomi jadi 3,7%. Pemprov prioritaskan infrastruktur. S

DPRD Kaltim Desak Pusat Kembalikan Dana Transfer ke Daerah

DPRD Kaltim Desak Pusat Kembalikan Dana Transfer ke Daerah

Anggota DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan desak pemerintah pusat kembalikan alokasi transfer ke daerah (TKD) demi menjaga stabilitas fiskal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer