Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Status Waspada Banjir, DPRD Minta Penanganan Bencana di Kaltim Lebih Sistemik

B
Penulis: Bayu Rolles❯

BERVARIASI: Enam kecamatan di Kutai Timur terendam banjir sejak Minggu (7/12), dengan kondisi yang bervariasi mulai dari surut hingga kembali naik di beberapa wilayah.
BERVARIASI: Enam kecamatan di Kutai Timur terendam banjir sejak Minggu (7/12), dengan kondisi yang bervariasi mulai dari surut hingga kembali naik di beberapa wilayah.


Advertisement

KALTIMPOST.ID, Provinsi Kalimantan Timur memasuki penghujung 2025 dengan intensitas curah hujan yang meningkat. Status waspada banjir pun menyelimuti sejumlah wilayah. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan pemerintah daerah agar tak terjebak pada pola penanganan yang reaktif. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus dibangun secara sistemik—mulai dari pendataan risiko, mitigasi, hingga penanganan pascabencana.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan pentingnya penanganan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Efisiensi anggaran, baik belanja rutin maupun belanja modal, dinilainya menjadi kunci agar penanganan bencana tepat sasaran.

“Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia akan menentukan apakah pemerintah mampu menangani bencana tanpa kepanikan,” ujarnya. Agusriansyah menegaskan, saat bencana terjadi seluruh unsur harus bergerak bersamaan, terstruktur, dan terkoordinasi. Ia mengingatkan agar tidak ada tumpang tindih kewenangan maupun kebingungan di lapangan.

“Saat terjadi bencana, semua harus bergerak simultan, sistemik, dan terstruktur. Jangan sampai saling tumpang tindih,” tegasnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim. Ia mencontohkan perlunya koordinasi lintas sektor, seperti peran PLN dalam mengamankan pasokan listrik dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan akses jalan tetap terbuka dalam kondisi darurat.

Agusriansyah juga mengingatkan bahwa setiap kabupaten dan kota di Kaltim memiliki karakter ancaman yang berbeda—mulai dari luapan sungai hingga risiko wilayah pesisir. Karena itu, mitigasi bencana harus disusun secara spesifik berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah.

Advertisement

“Wilayah yang persoalannya sungai atau laut harus dihitung mitigasinya sejak awal. Data ini yang menentukan kebutuhan anggaran, kesiapan tim, sampai sumber daya manusia,” jelasnya.

Lebih jauh, legislator asal Kutai Timur itu menyoroti pentingnya pembenahan di sektor hulu. Ia mendorong adanya “rembuk data” terkait pembukaan lahan secara masif, termasuk di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

“Ini berdampak langsung pada pendangkalan sungai,” tukasnya. Dengan lanskap Kalimantan Timur yang didominasi industri ekstraktif, Agusriansyah menilai sinkronisasi data pembukaan lahan menjadi kunci untuk mencegah bencana yang bersifat permanen di masa depan. “Tanpa evaluasi di sektor hulu, penanganan di hilir hanya akan menjadi solusi sementara,” tandasnya. (*/riz)

Advertisement
Editor : Muhammad Rizki
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

12 Sektor Prioritas BI Kaltim: Dari Hilirisasi Sawit ke Listrik

12 Sektor Prioritas BI Kaltim: Dari Hilirisasi Sawit ke Listrik

BI Kaltim dorong diversifikasi ekonomi melalui 12 sektor prioritas, mulai hilirisasi sawit hingga energi terbarukan, dan sektor lainnya.

BMKG Ingatkan Potensi Banjir Lokal di Sejumlah Titik Kaltim

BMKG Ingatkan Potensi Banjir Lokal di Sejumlah Titik Kaltim

BMKG mengingatkan sejumlah daerah di Kaltim untuk waspada cuaca antara Kamis dan Jumat.

Anggaran Kaltim Terbatas, Samsun Minta Pemprov Prioritaskan Pendidikan, Gratispol, dan Infrastruktur

Anggaran Kaltim Terbatas, Samsun Minta Pemprov Prioritaskan Pendidikan, Gratispol, dan Infrastruktur

Keterbatasan fiskal membuat Pemprov Kaltim harus menyusun ulang skala prioritas belanja pembangunan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer