Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Audiensi dengan DPRD, BUMD Kaltim Minta Ruang Gerak Perizinan Diperluas

B
Penulis: Bayu Rolles❯

Direktur Utama PT Bara Kaltim Sejahtera, Nindya Listiyono. (BAYU/KP)
Direktur Utama PT Bara Kaltim Sejahtera, Nindya Listiyono. (BAYU/KP)


Advertisement

KALTIMPOST.ID, BUMD di Kaltim didorong meningkatkan kontribusi bagi hasil atau devidennya untuk daerah. Lini bisnis mereka dinilai punya ruang lebih dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), di luar pajak dan retribusi.

Sejumlah usul muncul dalam audiensi Forum Komunikasi BUMD bersama DPRD Kaltim pada 22 Januari 2026. Salah satunya, menggali potensi sektor maritim di Bumi Etam. tapi tak semua BUMD bisa menyentuh segmen tersebut karena usaha inti dan lini bisnis turun mereka sudah diatur dalam regulasi pendiriannya.

"Lewat audiensi ini kami direksi BUMD, meminta dukungan DPRD agar dibukakan potensi-potensi PAD," ucap Direktur Utama PT Bara Kaltim Sejahtera, Nindya Listiyono, usai pertemuan itu.

Dalam pertemuan itu, BKS turut memaparkan arah hingga pengembangan bisnis mereka. Tak luput kendala perizinan yang membatasi ruang gerak mereka dalam menjalankan bisnis di sektor pertambangan batubara.

"BKS masih punya keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Terutama soal perizinan dan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)," akunya.

Advertisement

Keterbatasan KBLI yang tidak bisa digabung antara kegiatan pertambangan, pengangkutan, dan penjualan jadi kendala terbesar tak maksimalnya operasional BKS.

Hingga kini, bisnis yang bisa dijalankan mereka sebatas mengantongi saham dari perusahaan pertambangan. Untuk aktivitas seperti eksplorasi, produksi, pengangkutan, penjualan, hingga bisnis turunan lainnya, BKS belum bisa turun langsung menjalankan bisnis.

"Sampai sekarang belum punya IUP. Prosesnya sudah berjalan, hampir satu tahun dan masih kami upayakan,” jelasnya.

Nidya mengaku BKS punya ruang gerak besar jika regulasi dan perizinan benar-benar mendukung. Misal, menjalin kerja sama dengan BUMD lain, seperti PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS). BKS bisa berkolaborasi lewat rencana investasi pembelian kapal dan operasional dijalankan anak perusahaan gabungan dengan KMBS.

Karena itu, dia berharap ada kejelasan dan kemudahan dalam aspek perizinan agar BUMD dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD.

“Secara logika bisnis, kalau izinnya memungkinkan, satu badan usaha harusnya bisa menambang sekaligus mengangkut. Ini yang sedang kami dorong untuk dikaji dari sisi perizinan,” tutup pria yang akrab disapa Tio, itu. (*/riz)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kasus Korupsi Penyertaan Modal PT BKS Tuntas, Terdakwa Terakhir Divonis 2 Tahun 7 Bulan Penjara

Kasus Korupsi Penyertaan Modal PT BKS Tuntas, Terdakwa Terakhir Divonis 2 Tahun 7 Bulan Penjara

Perkara korupsi penyalahgunaan penyertaan modal di PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS) akhirnya menuntaskan proses peradilan terhadap terdakwa

BMKG Ingatkan Potensi Banjir Lokal di Sejumlah Titik Kaltim

BMKG Ingatkan Potensi Banjir Lokal di Sejumlah Titik Kaltim

BMKG mengingatkan sejumlah daerah di Kaltim untuk waspada cuaca antara Kamis dan Jumat.

Anggaran Kaltim Terbatas, Samsun Minta Pemprov Prioritaskan Pendidikan, Gratispol, dan Infrastruktur

Anggaran Kaltim Terbatas, Samsun Minta Pemprov Prioritaskan Pendidikan, Gratispol, dan Infrastruktur

Keterbatasan fiskal membuat Pemprov Kaltim harus menyusun ulang skala prioritas belanja pembangunan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer