KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi tekanan besar terkait posisi Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Serangan udara Amerika Serikat (AS) dan Israel ke wilayah Iran pada akhir Februari 2026 lalu menjadi pemantik utama munculnya desakan agar RI segera angkat kaki dari organisasi internasional tersebut.
Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Broto Wardoyo, mengungkapkan bahwa hingga awal Maret ini, pemerintah belum mengetok palu terkait opsi keluar dari BoP.
Namun, ia memberikan catatan kritis jika Indonesia memilih untuk tetap bertahan di organisasi bentukan Donald Trump tersebut.
"Pekerjaan rumah utamanya adalah kejelasan rencana rekonstruksi Gaza dan rules of engagement (aturan pelibatan) Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di lapangan," ujar Broto kepada media, Selasa (3/3).
Jangan Sekadar 'Tukang Sapu' Puing
Indonesia sebenarnya telah menetapkan empat batasan nasional (national caveats) dalam misi di Gaza.
Yaitu, bersifat non-kombat, tidak ikut melucuti senjata Hamas, menghindari konfrontasi langsung, dan hanya beroperasi di Jalur Gaza atas persetujuan Otoritas Palestina.
Namun, Broto menilai batasan tersebut masih terlalu umum. Ia mendorong Indonesia untuk mengambil peran yang lebih teknis dan strategis dalam pembangunan infrastruktur vital.
"Jangan sampai kita hanya mengurusi pembersihan puing. Harus ada keterlibatan dalam membangun rumah sakit, sekolah, dan permukiman. Kita harus pastikan penerima manfaatnya adalah warga Gaza tanpa syarat finansial yang memberatkan," tegasnya.
Ancaman Ekonomi: Minyak Bisa Tembus USD 100
Isu ini bukan sekadar urusan diplomasi di atas kertas. Bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur yang sangat bergantung pada stabilitas energi, konflik AS-Israel vs Iran ini membawa ancaman nyata pada kantong warga.
Broto mengingatkan, perang ini mengganggu jalur distribusi minyak di Selat Hormuz dan Laut Merah.
Jika konflik berlarut, harga minyak dunia diprediksi melambung hingga di atas USD 100 per barel.
Angka ini jauh melampaui asumsi APBN 2026 yang hanya mematok angka di kisaran USD 70 per barel.
"Kenaikan harga minyak dunia akan menekan keuangan negara secara drastis. Stabilitas Teluk Arab dan Laut Merah sangat krusial bagi keamanan energi kita," tambah Ketua Departemen HI UI tersebut.
Membendung Dominasi AS-Israel
Kehadiran Indonesia di BoP juga diharapkan menjadi "rem" bagi ambisi sepihak AS dan Israel.
Baca Juga: NATO Tegaskan Tak Terlibat Konflik Iran, Mark Rutte Soroti Ancaman Rudal Teheran ke Eropa
Berdasarkan data PBB, rekonstruksi Gaza membutuhkan dana fantastis lebih dari USD 53 miliar.
Broto mewanti-wanti agar dana sebesar itu benar-benar mengalir untuk rakyat Palestina, bukan jatuh ke tangan pengembang (developer) asal AS dan sekutunya.
Selain itu, pengawasan ketat terhadap Otoritas Palestina juga diperlukan mengingat riset PSR (2025) menunjukkan 60 persen responden meyakini adanya praktik korupsi di internal pejabat setempat.
Meski situasi memanas, Broto mengapresiasi upaya RI yang mencoba menjadi mediator antara Washington dan Teheran.
"Dalam perang, yang diuntungkan hanya pedagang senjata dan spekulan. Upaya komunikasi untuk perdamaian adalah kewajiban," katanya.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
