Dukung Konektivitas IKN, Pemerintah Pusat Prioritaskan Proyek Kereta Api Trans-Kalimantan 2.772 Kilometer

KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Pembangunan infrastruktur konektivitas di Pulau Kalimantan dipastikan tidak lagi hanya mengandalkan sektor jalan darat dan tol. Langkah ini diambil guna mempercepat pemerataan ekonomi luar Jawa, sekaligus memperkuat integrasi logistik menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan integrasi transportasi yang menyeluruh, mulai dari laut, udara, hingga kereta api.
“Pembangunan tidak boleh Jawa-sentris. Kita bukan negara kontinental, sehingga pembangunan konektivitas tidak bisa menggunakan resep negara-negara kontinental,” ujar AHY dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Baca Juga: Kasus Dugaan Intimidasi Ilma Sani: Polda Metro Jaya Pastikan Periksa Hercules dan Pentolan GRIB Jaya
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Bumi Etam, Kaltim dan wilayah Kalimantan lainnya kembali diposisikan sebagai kawasan strategis nasional yang super-prioritas. Terlebih, pemerintah pusat kini resmi memasukkan kembali proyek Kereta Api Trans-Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer ke dalam agenda strategis nasional hingga tahun 2045.
Fokus Dongkrak Logistik Kaltim dan Penyangga IKN
Jaringan kereta api raksasa ini didesain tidak hanya untuk angkutan penumpang, melainkan diprioritaskan sebagai urat nadi distribusi logistik. Keberadaan jalur kereta ini diproyeksikan mampu memangkas biaya tinggi angkutan hasil bumi di Kaltim—seperti sektor pertambangan, perkebunan, hingga industri pengolahan—menuju pelabuhan ekspor dan kawasan inti IKN.
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan bahwa arah pembangunan rel kereta di Kalimantan adalah demi efisiensi ekonomi makro. “Dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan lebih kompetitif, dan kesejahteraan akan meningkat,” tegas Presiden Prabowo.
Masuk Tahap Pematangan Lintas Kementerian
Saat ini, cetak biru proyek massal tersebut sedang digodok intensif. Pemerintah pusat berencana membentuk komite khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




