Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kiai Sepuh Lirboyo Peringatkan Dugaan Khianat dan Intervensi di Muktamar ke-35 NU

A
Penulis: Ari Arief❯
Ilustrasi Kiai Sepuh NU bersidang dan kemudian melahirkan sejumlah maklumat untuk Muktamar NU di Jombang, Jatim.(generate ai)
Ilustrasi Kiai Sepuh NU bersidang dan kemudian melahirkan sejumlah maklumat untuk Muktamar NU di Jombang, Jatim.(generate ai)

Advertisement

KALTIMPOST.ID,KEDIRI-Sejumlah Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama (NU) kembali menggelar pertemuan tertutup selama lebih dari satu jam di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026). Pertemuan sebagai kelanjutkan pertemuan di PBNU ini melahirkan Tausiyah Moral yang bersikap tegas, keras, dan tajam merespons maraknya indikasi pengondisian, intimidasi, hingga isu karantina peserta di Asrama Haji Sukolilo menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh para ulama sepuh, di antaranya KH Ma’ruf Amin, KH M. Anwar Mansur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Ubaid Maemun Zubair, KH Mu'adz T, KH Athoillah S. Anwar, KH Muhibul Aman Ali, serta KH Nurul Yakin Ishaq.

Juru Bicara Kiai Sepuh, KH Muhibul Aman Ali, menegaskan bahwa Tausiyah Moral ini dikeluarkan karena para kiai mendeteksi adanya upaya-upaya unprosedural yang mencederai martabat jam’iyah, termasuk adanya oknum yang menjual nama pemerintah untuk menekan psikologis muktamirin (peserta muktamar).

Advertisement

"Memilih pemimpin yang tidak afdal (tidak terbaik), padahal tahu ada yang lebih baik, adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah, Rasulullah, dan para muassis (pendiri NU). Jika proses yang tidak jujur ini dibiarkan dan menjadi preseden buruk (sunnah sayyi'ah), maka dosa dari perbuatan tersebut akan terus mengalir hingga hari kiamat," tegas KH Muhibul Aman Ali menyampaikan amanat para kiai sepuh usai pertemuan, Kamis (27/8)

Poin-Poin Tegas dan Imbauan Kiai Sepuh

Dalam penyampaian hasil keputusan, para Kiai Sepuh mengeluarkan 7 (tujuh) tuntutan dan nasihat moral yang tajam:

Advertisement

1.      Hentikan Transaksi dan Rekayasa Politik: Mengencam keras segala bentuk transaksi money politics, tekanan, rekayasa, maupun pengondisian yang merusak makom keulamaan dan kedaulatan muktamirin.

2.   Kedaulatan Utuh Muktamirin: Meminta seluruh panitia dan pihak terkait untuk menjamin kemerdekaan para pemilik suara (pengurus wilayah/cabang) agar tidak terintimidasi, terprovokasi, atau dikarantina secara sepihak.

3.   Peringatan Penting bagi Pemerintah: Kiai Sepuh meyakini Presiden bersikap netral. Namun, para kiai mengecam keras oknum pejabat, menteri, atau pihak bawahannya yang menjual isu "restu presiden" untuk menekan mental peserta secara psikologis.

4.       Desakan Tindakan Tegas Presiden: Para kiai meminta Presiden bertindak tegas terhadap oknum pejabat/menteri yang terbukti melakukan intervensi. Para kiai sepuh menyatakan siap menghadap Presiden secara langsung untuk menyampaikan bukti-bukti keprihatinan demi menjaga kehormatan pemerintah dan kemandirian NU.

Advertisement
Editor : Thomas Priyandoko
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Berikut Rangkaian Agendanya!

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Berikut Rangkaian Agendanya!

Presiden Prabowo dijadwalkan buka Muktamar Ke-35 NU di Jombang, 27–31 Agustus 2026. Agenda krusial: LPJ PBNU dan pemilihan Ketum baru.

Muktamar Ke-35 NU Memanas, Massa Terobos Arena Sidang, Adu Jotos dengan Banser

Muktamar Ke-35 NU Memanas, Massa Terobos Arena Sidang, Adu Jotos dengan Banser

Muktamar ke-35 NU di Jombang ricuh. Massa non-peserta mencoba terobos sidang tatib Ketum PBNU dan terlibat adu jotos dengan Banser.

Boleh Jadi Menteri tapi Haram Rangkap Jabatan Politik? Ini Hasil Kompromi Muktamar NU Jombang

Boleh Jadi Menteri tapi Haram Rangkap Jabatan Politik? Ini Hasil Kompromi Muktamar NU Jombang

Muktamar ke-35 NU larang Rais Aam dan Ketum PBNU rangkap jabatan politik. Pengurus lain tetap dimungkinkan jabat posisi publik/menteri.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer