Sidang Korupsi JMB Ungkap Riwayat HPL 01 Separi, Berawal dari Lahan Transmigrasi 19798

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 01 Separi di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali diuji dari sisi administrasi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Samarinda, Kamis, 17 September 2026.

Kali ini, dua saksi dihadirkan jaksa untuk menjelaskan riwayat lahan yang kini menjadi objek perkara dugaan korupsi pemanfaatan aset negara oleh PT Jembayan Muara Bara (JMB) Grup 

Tim penuntut umum gabungan Kejati Kaltim dan Kejari Kukar menghadirkan Syafruddin Duntu, mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kukar periode 2005–2009, serta Burhanuddin, staf Bidang Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim.

Baca Juga: Sidang Korupsi JMB Grup, Kuasa Hukum Soroti Dugaan Tebang Pilih Penanganan HPL 01 Separi

Syafruddin diperiksa untuk terdakwa Budiono Tanbun dan Heri Maryadi. Sementara Burhanuddin memberikan keterangan untuk tujuh terdakwa dalam perkara tersebut.

Perkara ini menyeret tiga direksi JMB, yakni Budiono Tanbun, Ginarsa Tandinegara, dan Danny Aswin. Selain itu, empat mantan Kepala Dinas ESDM Kukar periode 2008–2012 turut menjadi terdakwa. Mereka adalah Herry Maryadi, Basri Hasan, Assobirin, dan Adinnur.

Dalam sidang, Syafruddin tak banyak dapat menjelaskan detail penerbitan HPL 01 Separi. Dokumen pertanahan itu terbit jauh sebelum dirinya menjabat di Kantah Kukar. "Tahu ada HPL itu dan ada sertifikat hak milik untuk warga trans di kawasan itu," ujarnya dalam persidangan.

Dia menyebut, sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi telah terbit sebelum dirinya bertugas.

Saat menjabat sebagai Kepala Kantah Kukar periode 2005–2009 maupun saat menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah Negara pada 2002–2005, dia mengaku tak pernah memproses penerbitan SHM tersebut.

Namun, ada penanda khusus pada sertifikat milik warga transmigrasi. Berbeda dengan SHM biasa, sertifikat itu memiliki ketentuan pengalihan hak.

"Setahu saya 10 tahun setelah menerima, SHM trans itu tak boleh dialihkan. Di sertifikatnya ada cap khusus, stempel merah yang jadi penanda SHM itu dari areal HPL trans, seingat saya," terangnya.