LAPSUS: Karhutla Meluas di Kaltim, DPRD Mendesak Kemenhut Harus Turun Tangan
KALTIMPOST.ID-Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kaltim kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsun meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengambil peran lebih besar dalam menangani karhutla dan dampak kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah.
Samsun menilai, penanganan kebakaran selama ini masih banyak mengandalkan pemerintah daerah. Personel dan instansi di daerah disebut harus bekerja langsung di lapangan untuk mengendalikan api, sementara keterlibatan pemerintah pusat dinilai belum terlihat secara nyata.
“Selama ini yang sibuk untuk menangani kebakaran dan turun berjuang memadamkan api adalah kawan-kawan di daerah. Sementara, Kemenhut ke mana?” ujar Samsun, Sabtu (26/9).
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan.
Samsun juga menyoroti ketimpangan antara kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan hutan dengan manfaat yang diterima daerah.
Dia mempertanyakan pembagian hasil dari sumber daya hutan yang dinilainya belum sebanding dengan beban yang harus ditanggung pemerintah daerah ketika terjadi bencana lingkungan.
“Ini ‘kan tidak adil, giliran bencana daerah yang tangani, tapi hasil hutannya pusat yang ambil,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu turut menyinggung kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan kawasan hutan dan penerbitan perizinan di wilayah tersebut.
Menurutnya, kewenangan yang berada di tingkat pusat perlu dievaluasi, terutama apabila kebijakan tersebut berdampak terhadap ruang pengelolaan lahan oleh masyarakat dan petani lokal.
Di sisi lain, ketika terjadi karhutla, pemerintah daerah tetap menjadi pihak yang berada di garis depan penanganan. Kesiapsiagaan personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan instansi terkait menjadi salah satu tumpuan dalam upaya pemadaman.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
