Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komnas Perempuan Desak Pemerintah Bebaskan Pajak Produk Menstruasi

A
Penulis: Ari Arief❯
Komnas Perempuan desak pemerintah untuk membebaskan pajak berkaitan reproduksi perempuan.(generate ai)
Komnas Perempuan desak pemerintah untuk membebaskan pajak berkaitan reproduksi perempuan.(generate ai)

Advertisement

 

KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Kementerian Keuangan untuk meninjau ulang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk menstruasi. Lembaga ini menyarankan agar produk tersebut dibebaskan dari pajak atau menggunakan skema PPN ditanggung pemerintah.

Anggota Komnas Perempuan, Devi Rahayu, menyatakan bahwa kebijakan fiskal seharusnya mempertimbangkan kebutuhan biologis perempuan. Menurutnya, pembalut adalah kebutuhan rutin yang tidak bisa dihindari oleh setiap perempuan.

"Komnas Perempuan mengajak para pembuat kebijakan untuk memastikan kebijakan fiskal disusun dengan memperhitungkan dampaknya terhadap perempuan, sehingga tidak menambah hambatan bagi perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga kesehatan reproduksinya," kata Devi di Jakarta, Selasa (3/11).

Devi menambahkan, penerapan pajak pada produk esensial ini akan sangat membebani masyarakat, terutama kelompok perempuan berpenghasilan rendah. Hal ini dinilai memperlebar ketimpangan ekonomi bagi mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan harian.

Senada dengan Devi, Anggota Komnas Perempuan lainnya, Sri Agustini, menekankan bahwa kebijakan yang terlihat setara bagi semua orang belum tentu berkeadilan. Ia menyoroti kondisi perempuan di wilayah kepulauan yang sering kali terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Kebijakan yang tampak berlaku sama bagi semua orang belum tentu menghasilkan dampak yang setara apabila tidak memperhitungkan ketimpangan ekonomi dan kebutuhan biologis perempuan," tegas Sri.

Komnas Perempuan menyoroti bahwa beban pajak ini tidak hanya berdampak pada masyarakat umum. Kelompok perempuan penyandang disabilitas dan pekerja informal pun menjadi perhatian khusus agar akses terhadap kesehatan reproduksi tetap terjaga.(*)

Advertisement
Editor : Thomas Priyandoko
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Kaltim PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pembalut Tak Bebas Pajak Ramai Dibahas, Ini 3 Alternatif Produk Menstruasi dan Cara Aman Pakainya

Pembalut Tak Bebas Pajak Ramai Dibahas, Ini 3 Alternatif Produk Menstruasi dan Cara Aman Pakainya

Isu pajak pembalut viral di medsos. Simak alternatif produk menstruasi seperti pembalut kain, menstrual cup, hingga tampon serta panduannya.

Pembalut Kena Pajak 11 Persen, Direktorat Jenderal Pajak Ungkap Alasannya

Pembalut Kena Pajak 11 Persen, Direktorat Jenderal Pajak Ungkap Alasannya

DJP tegaskan pembalut tetap dikenai PPN 11%. Simak penjelasan resmi DJP mengenai aturan pajak pada produk kebutuhan pokok perempuan itu.

Ruang Fiskal Terjepit, Bupati Mahulu Perintahkan OPD Berhenti Pasrah dan Agresif Lobi Anggaran Pusat

Ruang Fiskal Terjepit, Bupati Mahulu Perintahkan OPD Berhenti Pasrah dan Agresif Lobi Anggaran Pusat

Saat anggaran daerah mulai menipis, Pemkab Mahulu berupaya memutar otak untuk bisa mendapat suntikan dana dari pusat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer