Perintah Penyadapan Presiden dari Jenderal Listyo Sigit, Bareskrim Telusuri Rantai Komando

KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Dugaan adanya perintah penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional menjadi salah satu fokus penyidikan Bareskrim Polri. Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, pada kurun 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa mengikuti prosedur penyadapan yang berlaku.

Nomor-nomor tersebut diduga disadap tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun dokumen laporan polisi yang menjadi dasar penegakan hukum.

Baca Juga: Daftar Nama yang Diduga Disadap: Prabowo, SBY hingga Teddy Indra Wijaya Ikut Disebut

Tiga orang yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Sementara Irjen Pol Slamet Uliandi masih diperiksa sebagai saksi.

Penyidik juga mendalami dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Aktivitas tersebut diketahui petugas internal hingga akhirnya dilaporkan secara resmi pada 30 Oktober 2026.

Di tengah penyidikan, Analis Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, mengungkap sejumlah nama jenderal yang menurut keterangannya diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam podcast Madilog Forum Keadilan yang dipandu sejarawan Indra J. Piliang, Ginting menceritakan dugaan awal terdeteksinya aktivitas penyadapan di sejumlah lokasi.

“Mabes Polri dengan alatnya melihat bahwa ada radar yang sedang dimainkan. Ternyata kemudian ada di rumah Irjen Polisi Ahrie Sonta,” ujarnya dalam wawancara yang dikutip Monitorindonesia.com, Selasa malam (3/11/2026).

Ginting juga menduga perintah penyadapan berasal dari Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut mantan Kapolri tersebut sebagai pihak yang diduga memiliki kendali terhadap jaringan dan penggunaan perangkat penyadapan.

Selain itu, Ginting menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi dalam pengendalian teknologi informasi, pengoperasian perangkat, hingga aktivitas pemantauan komunikasi.