Skandal Penyadapan Pemimpin Negara yang Pernah Terbongkar

KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Kemajuan teknologi komunikasi tidak serta-merta menjamin kerahasiaan percakapan, bahkan di tingkat kepala negara. Kerentanan tersebut terbukti nyata tatkala dokumen rahasia badan intelijen Amerika Serikat (AS), National Security Agency (NSA), membongkar pengawasan terhadap tiga presiden Prancis: Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan Francois Hollande.

Skandal yang dipublikasikan organisasi WikiLeaks melalui kerja sama dengan Mediapart dan surat kabar Liberation pada 23 Juni 2015 itu mengungkap lima laporan berklasifikasi sangat rahasia dari periode 2006 hingga 2012. Dokumen itu memperlihatkan bagaimana intelijen AS memantau percakapan serta rencana kebijakan di lingkungan kepresidenan Prancis, mulai dari krisis utang Yunani, penunjukan pejabat PBB, hingga dinamika diplomasi Timur Tengah.

Baca Juga: Ironi Jenderal Listyo dari Kapolri Kini Mendekam di Rutan Mabes Polri

Pengungkapan ini langsung memicu reaksi keras dari pemerintah Prancis. Sehari setelah publikasi, Presiden Francois Hollande menggelar rapat darurat bersama para menteri dan pejabat pertahanan, sementara Kementerian Luar Negeri Prancis memanggil Duta Besar AS, Jane Hartley. Istana Elysee menegaskan bahwa Prancis tidak akan menoleransi tindakan yang mengancam keamanan dan kepentingan nasionalnya.

Kendati Presiden AS Barack Obama telah menyampaikan komitmen untuk menghentikan praktik pengawasan tersebut melalui sambungan telepon pada 24 Juni 2015, skandal ini terus melebar. Enam hari berselang, Mediapart dan Liberation kembali menerbitkan dokumen tambahan yang menunjukkan bahwa pengawasan NSA meluas hingga ke sektor ekonomi, termasuk memantau komunikasi dua mantan menteri ekonomi Prancis serta mengumpulkan informasi terkait kontrak ekspor perusahaan-perusahaan nasional di bidang telekomunikasi, energi, hingga transportasi.

Baca Juga: Peserta Debat Demokrasi Disiapkan Jadi Duta KPU Balikpapan

Pemerintah Prancis kemudian memberikan penjelasan melalui jawaban tertulis kepada Majelis Nasional pada 7 Juni 2016, menyatakan bahwa pengungkapan tersebut tidak membuktikan NSA berhasil menjebol perangkat komunikasi terenkripsi khusus bernama TEOREM. Kendati demikian, kasus ini menjadi peringatan keras bahwa hubungan dekat antarnegara tidak otomatis menjamin kerahasiaan informasi di tengah sengitnya intrik intelijen global.(*)