KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Nasib mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini berada di titik balik yang mengejutkan. Sosok yang sempat memimpin Korps Bhayangkara selama lima tahun ini harus meringkuk di balik jeruji besi Rutan Mabes Polri, tempat yang dulunya berada di bawah komandonya.
Bareskrim Polri resmi menetapkan Listyo sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal pada Selasa, 3 November 2026. Ia diduga menyalahgunakan sistem penyadapan milik Polri untuk memantau nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting lainnya.
Baca Juga: Perintah Penyadapan Presiden dari Jenderal Listyo Sigit, Bareskrim Telusuri Rantai Komando
Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin menyatakan penetapan tersangka didasarkan pada hasil investigasi ilmiah. "Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, LSP, ASN, dan EH," kata Asep saat memberikan keterangan pers.
Selain Listyo, dua tersangka lainnya yakni Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso juga langsung ditahan. Kasus ini terbongkar setelah adanya dugaan perintah penghapusan data hasil sadapan pada Oktober 2026 yang dilaporkan oleh petugas sistem kepada pihak berwenang.
Baca Juga: Daftar Nama yang Diduga Disadap: Prabowo, SBY hingga Teddy Indra Wijaya Ikut Disebut
Penyelidikan mengungkap bahwa aksi penyadapan ilegal ini berlangsung sejak 2025 tanpa prosedur resmi. Target penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga menjangkau pejabat negara, tokoh politik, awak media, hingga kalangan pengusaha nasional.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit ponsel, iPad, serta 4 flashdisk yang berisi data hasil intersepsi. "Dari hasil penindakan di lapangan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit handphone, ipad, serta 4 unit flashdisk yang diduga kuat digunakan untuk menyimpan dokumen hasil intersepsi," tegas Asep.
Baca Juga: Begini Kronologi Dugaan Penyadapan Prabowo, Berawal dari Deteksi Radar di Rumah Ahrie Sonta
Listyo sendiri baru saja menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan selama dua bulan setelah diberhentikan dari posisinya sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2026. Kini, perjalanan karier panjangnya yang dimulai sejak lulus dari Akademi Kepolisian 1991 harus tersandung kasus hukum di institusi yang pernah ia pimpin.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
