Nama Gibran Tak Tercantum dalam Daftar Penyadapan, Dugaan Keterlibatan Geng Solo Menguat

KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus memunculkan berbagai pertanyaan. 

Salah satu yang menjadi perhatian adalah tidak tercantumnya nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam daftar pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan.

Berdasarkan keterangan yang dikutip AFU.id, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut sasaran penyadapan selama periode 2025–2026 mencakup sejumlah pejabat penting negara, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, insan pers, organisasi masyarakat sipil hingga kalangan pengusaha.

Baca Juga: Kronologi Penangkapan Jenderal Sigit: Sempat Dilepas, Dipimpin Wakapolri dan Kabareskrim

Presiden Prabowo Subianto disebut termasuk pihak yang menjadi sasaran operasi tersebut. Namun, ketika ditanyakan mengenai kemungkinan Gibran turut disadap, nama Wakil Presiden itu disebut tidak masuk dalam daftar yang terungkap.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga mengaku belum memperoleh informasi mengenai keterlibatan Gibran sebagai korban penyadapan.

"Yang baru saya dengar adalah Bapak Presiden dan sejumlah Menteri dan sejumlah politisi, jadi saya belum tahu apakah Pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak," kata Yusril.

Dugaan Motif Politik Muncul

Tidak masuknya nama Gibran dalam daftar sasaran kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan di balik operasi penyadapan tersebut.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu termasuk pihak yang menyampaikan kecurigaan adanya kepentingan kelompok tertentu.

Dia menghubungkan kasus tersebut dengan pidato Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada September 2023 yang pernah menyebut dirinya memiliki data intelijen mengenai kondisi partai-partai politik.