Surat tersebut menyusun penyidikan Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak periode 2016–2020.
Victor—yang disebut sebagai generasi kesembilan keluarga Hartono—masuk dalam daftar yang dicegah bersama empat nama lain: Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Karl Layman, Heru Budijanto Prabowo, serta mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Kelimanya dilarang bepergian sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.
Meski kabar pencekalan ramai diperbincangkan, pergerakan saham-saham yang berada dalam lingkup bisnis Grup Djarum relatif stabil.
Pada pembukaan perdagangan sesi I, tiga emiten besar grup tersebut—PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Global Digital Niaga Tbk (BELI), dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR)—terpantau stagnan.
Perbankan justru menunjukkan dinamika berbeda. Saham Bank Central Asia (BBCA) melemah 0,59 persen ke Rp 8.375 per lembar. Di sisi lain, PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) naik hampir 5 persen dan bertengger di Rp 1.060 per saham.
Kejaksaan Agung sebelumnya mengonfirmasi bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi untuk menelusuri dugaan manipulasi kewajiban perpajakan korporasi pada periode yang sama. “Alasan pencegahan: korupsi,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman.
Jajaran Kementerian Keuangan ikut angkat bicara. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan institusinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Kami mengikuti dan mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan,” ujarnya.
Keluarga Hartono dikenal menduduki peringkat tertinggi daftar orang terkaya Indonesia versi Forbes. Total kekayaan Budi dan Michael Hartono diperkirakan mencapai US$ 37,8 miliar, setara lebih dari Rp 630 triliun.
Editor : Uways Alqadrie