KALTIMPOST.ID, Pengetatan anggaran pasca pemangkasan dana transfer dari pusat memaksa daerah memutar otak. Seluruh potensi pendapatan asli daerah mesti dioptimalkan. Sektor maritim pun mencuat, lantaran selama ini kerap luput tergarap serius.
Dorongan itu muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Kaltim bersama sejumlah pemilik otoritas serta Badan Usaha Pelabuhan, serta forum BUMD Pemprov Kaltim, Kamis, 22 Januari 2026.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Bidik Jasa Tambat Kapal Tongkang di Sungai Mahakam, Diklaim Mendongkrak PAD
Dalam forum yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud itu, perusahaan-perusahaan pelat merah milik pemprov didorong untuk terlibat dalam ekosistem bisnis maritim di daerah.
Usaha jasa pandu pengolongan kapal jadi salah satu contohnya. Selain nilai komersil usaha itu, pelibatan BUMD di sektor ini bisa jadi perpanjangan pemerintah dalam mengawasi jembatam yang notabene aset vital daerah. “BUMD bisa masuk menyediakan kapal tunda atau tugboat untuk jasa pandu,” katanya selepas rapat.
Tak sampai di situ, dia juga mengusulkan pembangunan titik tambat kapal resmi oleh BUMD. Dengan fasilitas itu, kapal-kapal yang menunggu giliran melintas sesuai jadwal yang dikontrol langsung Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). "Cara ini juga bisa menambah pundi daerah dari deviden BUMD. Sumber pemasukan baru," ujarnya.
Baca Juga: PAD Kaltim Bocor, Potensi Rp 90 Miliar per Tahun dari Pemanduan Kapal Sungai Mahakam
Perhatian serupa diarahkan pada aktivitas pemindahan batu bara antarkapal atau ship-to-ship (STS) di wilayah Muara Berau dan Muara Jawa. Hamas, begitu dia akrab disapa, menyebut selama kurang lebih 16 tahun aktivitas itu nyaris tak memberikan kontribusi berarti bagi daerah, meski sekitar 150 kapal beroperasi setiap hari.
“Sudah belasan tahun berjalan tanpa pemasukan signifikan. Karena itu kami mendorong BUMD terlibat aktif,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Hasanuddin akan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk merumuskan langkah konkret. Dia mengusulkan pembentukan panitia kerja atau tim akselerasi lintas sektor yang melibatkan BUMD, Pelindo, KSOP, hingga jajaran Pemprov Kaltim.
“Tim ini harus bergerak cepat. Targetnya sekitar 30 hari untuk menyiapkan skema dan kebutuhan administrasi agar keterlibatan BUMD di sektor perairan segera terealisasi,” tutupnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki