KALTIMPOST.ID,JAKARTA-Eskalasi konflik di Timur Tengah pascaserangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran akhir pekan lalu memicu reaksi keras dari Pemerintah Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal kuat akan mengevaluasi total keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Hal ini terungkap dalam pertemuan maraton selama 3,5 jam di Istana Merdeka, Selasa (3/3/2026), yang melibatkan para tokoh bangsa, mantan menteri luar negeri, hingga pimpinan partai politik.
Baca Juga: Ujian Persahabatan RI-Iran, Di Tengah Duka Teheran, Posisi Indonesia di BoP Digoyang
Mandat Perdamaian Melemah
Mantan Menteri Luar Negeri era Megawati dan SBY, Hassan Wirajuda, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengonfirmasi bahwa Kepala Negara sedang menimbang ulang efektivitas BoP. Pasalnya, serangan militer yang dilancarkan AS dan Israel, yang notabene adalah anggota BoP, dianggap telah mengkhianati mandat perdamaian yang disusun organisasi tersebut.
"Presiden menyatakan memang harus dievaluasi dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini," ujar Hassan Wirajuda usai pertemuan di Istana Merdeka sebagaimana dikutip Kamis (5/3/2026).
Menurut Hassan, BoP yang awalnya dibentuk untuk memfasilitasi gencatan senjata (ceasefire), akses bantuan kemanusiaan, serta rekonstruksi wilayah konflik, kini kehilangan taji.
Perang yang berkecamuk di Iran dikhawatirkan akan melumpuhkan mandat dewan tersebut secara permanen.
Hitung Ulang Pengiriman 8.000 Pasukan
Salah satu poin krusial yang turut dibahas adalah nasib pengiriman 8.000 personel tentara Indonesia yang rencananya akan tergabung dalam International Stabilization Force (ISF) ke Palestina.
Sebagai negara kontributor pasukan terbesar, Indonesia kini mulai berhitung ulang.
"Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar (iuran keanggotaan). Kedua, apakah penggelaran pasukan yang kita justru paling besar, kita akan berhitung lagi," tegas Hassan.
Baca Juga: Hari Kelima Perang AS vs Iran: Stok Rudal Tomahawk dan THAAD Dikabarkan Menipis, Ini Kata Trump
Opsi Keluar dari BoP
Tekanan publik agar Indonesia menarik diri dari dewan tersebut rupanya juga menjadi perhatian serius bagi Presiden.
Prabowo secara terbuka membahas kemungkinan Indonesia keluar dari BoP jika organisasi tersebut tidak lagi sejalan dengan misi kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Berdasarkan komunikasi Prabowo dengan para pemimpin negara Teluk dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), muncul kesan kolektif bahwa potensi keberhasilan BoP saat ini terus merosot.
"Beliau (Presiden) mengatakan kita akan menilai sejauh mana BoP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak, ya kita keluar. Itu sangat jelas, beliau tidak menutupi," kata Hassan.
Hingga saat ini, pemerintah masih terus memantau dinamika di Timur Tengah sebelum mengambil keputusan final terkait status keanggotaan dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke kancah internasional.(*)
Editor : Dwi Puspitarini