Utama Samarinda Balikpapan Kaltim IKN Nasional Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Konflik Timur Tengah Memanas, Ekspor Kaltim Tetap Surplus Berkat Pasar Asia yang Solid

Eko Pralistio • Jumat, 6 Maret 2026 | 17:24 WIB

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kaltim, Heni Purwaningsih.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kaltim, Heni Purwaningsih.

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ekspor Kalimantan Timur (Kaltim).

Hingga kini, neraca perdagangan provinsi tersebut masih mencatatkan surplus karena nilai ekspor tetap lebih besar dibandingkan impor. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kaltim, Heni Purwaningsih mengatakan, kondisi ekspor daerah masih relatif stabil karena negara tujuan utama ekspor Kaltim tidak berada di kawasan konflik.

Menurut Heni, sebagian besar komoditas ekspor Kaltim justru dikirim ke negara-negara di kawasan Asia. Negara tujuan utama ekspor Kaltim antara lain China, India, Filipina, Vietnam, Bangladesh, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Malaysia, Thailand, hingga Pakistan.

Baca Juga: Beda Tipe dengan APBD, Pemprov Kaltim Jelaskan Video Gubernur Rudy Mas'ud Naik Range Rover di IKN

“Kalau kita lihat datanya, negara tujuan ekspor utama kita masih dipegang oleh China. Kemudian ada India, Filipina, Vietnam, Bangladesh, Korea, Jepang, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan Pakistan,” kata Heni, Jumat (6/3/2026).

Dia menjelaskan, negara-negara tersebut bukan berada di wilayah yang saat ini sedang mengalami eskalasi konflik. Karena itu, dampak langsung dari situasi geopolitik Timur Tengah terhadap ekspor Kaltim dinilai masih terbatas.

“Artinya negara tujuan ekspor kita bukan di wilayah yang sekarang sedang panas. Sampai sekarang neraca perdagangan Kaltim juga masih surplus, karena ekspor kita masih lebih besar daripada impor,” ujarnya.

Baca Juga: Ekspor Kaltim Januari 2026: Hasil Tambang Kuasai 73 Persen Pasar, Tapi Nilainya Anjlok 21 Persen

Meski begitu, Heni mengakui terdapat sejumlah faktor lain yang berpotensi memengaruhi kinerja ekspor Kaltim dalam waktu dekat.

Salah satunya adalah kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran (RKA) atau rencana produksi tahunan (RPT) untuk komoditas batu bara.

Penyesuaian tersebut membuat sejumlah perusahaan tambang harus mengurangi target produksi tahunan mereka. Kondisi ini berpotensi memengaruhi volume batu bara yang tersedia untuk pasar ekspor.

“Untuk batu bara kan ada beberapa perusahaan yang terdampak karena pengurangan rencana produksi tahunannya. Itu mungkin nanti bisa berdampak pada volume atau stok batu bara yang akan diekspor,” jelasnya.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Pemerintah Bikin Bisnis EO di Kaltim Lesu

Namun, pihaknya menilai dampak kebijakan tersebut masih perlu dicermati dalam beberapa waktu ke depan. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan dalam satu hingga dua bulan ke depan untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap aktivitas ekspor.

Selain faktor produksi, tantangan lain juga datang dari kebijakan perdagangan negara tujuan ekspor. Beberapa negara mulai menerapkan pembatasan non-tarif, yakni persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh produk sebelum masuk ke pasar mereka.

Salah satu yang paling sering muncul adalah tuntutan terkait standar lingkungan dan industri hijau. “Ini bukan soal tarif, tapi ada syarat tambahan. Misalnya terkait isu lingkungan, produk kayu diminta menyertakan sertifikasi industri hijau atau pengelolaan lingkungan,” kata Heni.

Menurut dia, kebijakan tersebut sempat dirasakan oleh pelaku industri kayu lapis di Samarinda Seberang. Saat proses pelepasan ekspor pada akhir tahun lalu, salah satu perusahaan plywood harus memenuhi sejumlah persyaratan tambahan terkait standar lingkungan dari negara tujuan.

Baca Juga: Imbas Pemangkasan TKD, Pelaksanaan Porprov Kaltim 2026 di Paser Berpotensi Mundur ke 2027

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perdagangan, guna membantu memfasilitasi pelaku usaha memenuhi persyaratan tersebut.

“Karena ini terkait kebijakan nasional dan juga internasional, maka kami terus melakukan komunikasi dengan kementerian terkait agar pelaku usaha bisa difasilitasi,” ujarnya. (*/riz)

Editor : Muhammad Rizki
#Ekspor Kaltim #Disperindagkop UKM Kaltim