KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Insiden tabrakan di bawah Jembatan Mahakam pada 8 Maret 2026 kembali memantik kegelisahan publik. Kejadian berulang itu dinilai Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Khairil Anwar, menyimpan gambaran yang lebih luas ketimbang urusan teknis.
Insiden seperti itu, kata dia, sudah menyangkut tata kelola lalu lintas di Sungai Mahakam yang tak pernah benar-benar diselesaikan.
“Sebagai orang Kaltim tentu kita sedih, marah, dan kesal melihat kejadian yang terus berulang. Dulu jembatan memang pernah ditabrak, tapi tidak sesering sekarang. Ini menunjukkan lalu lintas Sungai Mahakam makin padat,” ujarnya, Rabu 11 Maret.
Selama ini, penanganan insiden dinilai terlalu sempit. Hanya terfokus pada kerusakan fisik dan ganti rugi. Padahal dampaknya jelas jauh lebih luas. “Begitu ditabrak yang dihitung hanya kerusakan lalu ganti rugi. Padahal bagaimana dengan aspek keamanannya? Jembatan dibangun untuk puluhan tahun. Kalau terus ditabrak, umur teknisnya pasti makin pendek,” sambungnya.
Dampak ekonomi juga luput dari perhatian. Setiap kali jembatan ditutup untuk pemeriksaan, aktivitas masyarakat ikut terganggu. Mengingat jembatan itu menjadi salah satu jalur logistik daerah. “Kerugian ekonomi seperti itu tidak pernah dihitung dalam skema ganti rugi,” ujarnya.
Di sisi lain, Khairil menyinggung paradoks yang selama ini dirasakan daerah. Sungai Mahakam menjadi jalur utama angkutan sumber daya alam, terutama batu bara. Namun manfaat ekonominya nyaris tak terasa bagi Kalimantan Timur.
“Batu bara lewat sungai, tapi begitu turun ke air tidak ada lagi pendapatan bagi Kaltim. Yang ada justru kita menanggung risiko kerusakan, pencemaran, sampai kecelakaan,” katanya.
Karena itu, pengajar di Fakultas Ekonomi Unmul itu mendorong pengelolaan lalu lintas sungai yang lebih serius. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu dilibatkan dalam pengaturan jadwal kapal dan tongkang yang melintas di bawah jembatan.
“Misalnya diatur jadwal melintas atau titik tunggu sebelum melewati jembatan. Dengan manajemen yang baik, potensi kecelakaan bisa ditekan,” ujarnya.
Khairil juga menyinggung polemik di media sosial terkait pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Menurutnya perdebatan publik justru bergeser dari substansi persoalan.
“Sekarang yang disorot malah personalnya, bukan substansinya. Padahal yang dibicarakan itu kepentingan masyarakat Kaltim,” katanya. Baginya, kritik terhadap lalu lintas tongkang di Mahakam bukan hal baru. Banyak warga merasakan kegelisahan yang sama.
“Kalau ditanya masyarakat Kaltim, banyak yang punya pikiran serupa. Aset kita terus ditabrak, sementara batu bara lewat begitu saja tanpa memberi manfaat langsung bagi daerah,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki