KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Memasuki masa bertugas sebagai penjabat sementara (pjs) wali kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir melakukan audiensi dengan direksi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Berlokasi di Ruang Rapat I Balai Kota Balikpapan, Senin (30/9) sore.
Ini merupakan kegiatan awal untuk mengetahui pelayanan air bersih yang telah berjalan di Kota Beriman. Terutama dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. Dia melihat kondisi saat ini ada yang sudah melampaui usia perencanaan.
Jadi beberapa usulan program yang perlu perhatian pemerintah. Menurutnya perlu desain rencana ke depan. “Kami berharap tidak menjadi alasan PDAM dengan kurangnya air baku, tapi harus ada semacam upaya tindakan mitigasi,” katanya.
Dia melihat, ada beberapa langkah upaya sudah dilaksanakan perumda. Namun masih ada deviasi air sebesar 500 liter per detik. Ini perlu sinkronisasi perencanaan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Apalagi masalah air ini krusial dan tidak bisa dibiarkan terus menerus.
“Program prioritas yang harus kita diskusikan,” imbuhnya. Pertama, Balikpapan memang mengalami pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Dia menambahkan, Balikpapan sudah menjadi kota metropolitan.
Di mana problem perkotaan pasti seputar air dan sampah. Terlebih dengan pembangunan IKN yang membuat banyak orang datang. “Perlu perencanaan proyeksi antisipasi jumlah penduduk. Itu perlu dihitung serius,” ucapnya.
Misal berapa kebutuhan dan kegiatan jangka pendek sampai panjang. Tentu secara teknis nanti PTMB yang melakukan perencanaan dengan melibatkan OPD terkait. “Bagaimana PTMB punya desain perencanaan makro,” tuturnya.
Mengingat keberadaan IKN juga memiliki berbagai program dan masuk proyek strategis nasional (PSN). Sehingga memiliki intervensi khusus. Ahmad berharap ada interkoneksi program antara IKN dan daerah sekitarnya.
“Kami akan mencari forum-forum agar bisa diskusi soal kebutuhan air ini,” ujarnya. Kemudian mengingatkan dengan rencana SPAM regional di Kaltim yang hingga kini belum terwujud. Menurutnya bisa dengan menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi.
Seperti berkoordinasi dengan Bappeda Kaltim dan Dinas PUPR dan PERA Kaltim. Sebagai pjs, dia berupaya bagaimana memberi pendampingan kepada PTMB. Sehingga tetap melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehingga distribusi air bisa merata. (*)
Editor : Thomas Priyandoko