KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Kaltim berkumpul di Balikpapan. Mereka hadir dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi daerah wilayah Kaltim 2025.
Kegiatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berlokasi di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9). Konteks pembahasan khususnya dari Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK.
Mereka melakukan pengawasan pada 8 area fokus. Seperti rencana penganggaran dan sebagainya yang dilakukan pemerintah daerah. Nantinya setiap daerah akan mendapatkan skor penilaian.
“Nanti kami akan lihat mana hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Kalau ada yang belum baik bisa ditingkatkan lagi,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto. Dia mengingatkan, hal terpenting harus dipegang pemerintah daerah adalah transparansi.
Dalam hal ini terkait pengelolaan anggaran. “Misalnya pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk dari BPKAD,” ucapnya. Mereka bisa mengelola pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dilakukan secara transparansi, kesempatan melakukan hal yang salah menjadi kecil,” tuturnya. Setyo berharap, pemerintah kabupaten/kota di Kaltim juga semakin transparansi kepada publik.
Baik kepada masyarakat luas, LSM maupun NGO semua bisa mengakses. Sementara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, Pemprov Kaltim berkomitmen melakukan langkah yang terukur dan sistematis untuk mencegah praktik korupsi.
Rudy membeberkan, Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) Monitoring Center of Prevention (MCP) Kaltim sebesar 73,22 pada 2024. Sementara IKPD MCP nasional berada di angka 76.
Artinya Kaltim masih harus bekerja keras mencapai target. “Kaltim harus bisa melewati angka rata-rata nasional. Mudah-mudahan bisa tembus di angka 80,” ungkapnya.
Pihaknya berkomitmen terus meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Tentu berorientasi pada pencegahan, bukan hanya kepada sekedar penindakan,” imbuhnya.
Begitu pula kegiatan ini turut menjadi forum yang sangat penting memperkuat sinergi antara perangkat daerah. Termasuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah strategis.
Menurutnya rakor pemberantasan korupsi ini sebagai peringatan. “Sekaligus komitmen bersama agar Kaltim harus menjadi daerah yang berintegritas, bebas dari KKN,” tutupnya. (*)
Editor : Ismet Rifani