BALIKPAPAN - Hingga kini tercatat sudah ada 10 SPPG yang berada di Balikpapan. Meski yang telah beroperasi baru 8 SPPG. Tersebar di Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, dan Balikpapan Timur. Namun seluruh SPPG ini belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Mengingat persyaratan ini dikeluarkan dalam waktu baru-baru ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Alwiati mengatakan, penerbitan SLHS dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tepatnya melalui online single submission (OSS).
“Dinas Kesehatan hanya selaku instansi teknis yang melakukan verifikasi saja. Tetapi sertifikatnya diterbitkan oleh DPMPTSP melalui OSS,” tuturnya. Dia berharap, SPPG di Balikpapan proaktif untuk mengurus SLHS.
Terlebih mereka yang memiliki sarana atau dapur MBG tersebut. Tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Pihaknya tetap melakukan pendampingan saat verifikasi.
Misalnya terkait item persyaratan yanf harus dipenuhi SPPG. “Kami bina bagaimana modelnya mulai dari sarana prasarana, sumber air, SDM, dan lainnya,” tuturnya.
Namun dia menegaskan, penerbitan sertifikat bukan kewenangan dari DKK Balikpapan. "Jangan sampai ada salah kaprah, kami hanya membina. Tapi prosesnya tetap kembali dari SPPG yang harus aktif," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan, seluruh dapur dan SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memiliki SLHS. Terutama usai kejadian keracunan massal di beberapa daerah.
Jika dulu SLHS hanya syarat, tetapi pasca kejadian keracunan menjadi harus atau wajib bagi setiap SPPG. "Kalau tidak ada, ini akan kejadian lagi, kejadian lagi," ujarnya usai apat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas MBG, Minggu (28/9/2025). (*)
Editor : Sukri Sikki