KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Balai Kekarantinaan Kesehatan Balikpapan menyarankan agar pemerintah daerah membuat sistem terintegrasi. Khususnya agar memudahkan pemantauan program makan bergizi gratis (MBG).
Semua kegiatan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari pembuatan hingga distribusi ke penerima layanan bisa terlihat dalam sistem. Artinya bisa dalam bentuk sebuah aplikasi.
Pengawasan terintegrasi ini untuk mengetahui faktor risiko. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Balikpapan Bangun Cahyo Utomo menjelaskan, saat ini pemantauan manual masih bisa berjalan.
Mengingat jumlahnya baru ada sekitar 10 SPPG yang telah beroperasi di Kota Minyak. “Tapi jika nanti semakin bertambah SPPG, kita perlu suatu sistem aplikasi untuk memantau kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Pihaknya menawarkan dalam bentuk dummy terlebih dulu. Selanjutnya dia menyarankan pemerintah daerah untuk mengembangkan aplikasi. Nantinya dari aplikasi bisa terlihat aktivitas SPPG.
“Misal mengirim makanan jam berapa hingga sampai distribusi ke siswa,” imbuhnya. Tentu semakin lama antara proses masak dan sampai ke tangan siswa akan berpengaruh pada kualitas makanan.
“Kita menjaga agar siswa mendapat makanan yang cukup layak dan higienis,” tuturnya. Bangun menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan mapping atau pemetaan distribusi dari SPPG ke penerima layanan.
Mulai jarak, waktu distribusi, dan faktor risiko lainnya. Ini untuk mitigasi keracunan pangan. Pihaknya juga aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG).
“Misal mendorong SPPG bisa memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) sampai pelatihan bagi petugas,” imbuhnya. Data mapping ini sudah bisa dimanfaatkan dalam pengawasan SPPG. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo