KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan terus melakukan koordinasi dan diskusi terkait pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). Supaya tidak ada kejadian yang tak diinginkan seperti di luar daerah.
Sekretaris Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan, pihaknya tidak menutup mata masih ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program MBG di Kota Minyak. Hal itu terus dihadapi hingga sekarang.
Adapun realisasi program MBG baru dirasakan kurang dari 20 persen total siswa. “Kendalanya karena jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) masih terbatas,” tuturnya.
Saat ini hanya ada 10 SPPG yang memiliki kewenangan. Sementara untuk memenuhi seluruh kebutuhan siswa mencapai 65 SPPG. Dia berharap, Badan Gizi Nasional (BGN) bisa segera memberikan izin bagi SPPG lain.
“Sehingga mereka bisa beroperasi dan kami berharap ada penambahan cakupan layanan MBG,” sebutnya. Berdasarkan laporan Disdikbud Balikpapan, penerima manfaat terbanyak dari jenjang SD.
Kemudian disusul penerima dari jenjang PAUD dan SMP. Dia menyoroti sejumlah wilayah belum mendapatkan distribusi merata hingga belum tersentuh MBG sama sekali.
“Seperti Balikpapan Timur, Balikpapan Barat, dan Balikpapan Utara belum tersentuh manfaat program MBG,” katanya. Seperti diketahui, sebagian besar penerima manfaat berada di Balikpapan Selatan. Serta sebagian penerima manfaat di Balikpapan Kota dan Balikpapan Tengah.
Dia menekankan penting sinergi lintas sektor untuk menjaga pelayanan terbaik selama pelaksanaan MBG. Keberhasilan program MBG membutuhkan kolaborasi yang kuat antara seluruh pihak terkait. “Mulai pemerintah daerah, sektor pendidikan, sektor kesehatan, TNI maupun Polri,” tandasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo