BALIKPAPAN - Usai penyampaian perubahan nota penjelasan wali kota terhadap rancangan perda APBD 2026. Fraksi-fraksi DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna pemandangan umum, Kamis (20/11/2025).
Sekretaris Fraksi Gerindra Siswanto Budi Utomo menyampaikan, pihaknya mencatat penurunan dana transfer pusat cukup signingkan kepada Kota Minyak. Total koreksi hingga Rp 1,05 triliun.
Terutama dari dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam. Dia menilai koreksi keuangan ini menjadi tantangan fiskal terbesar. Penyusunan rancangan APBD 2026 dari Rp 4,28 triliun menjadi Rp 3,36 triliun.
“Ini langkah yang tak bisa dihindarkan dan sikap kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah,” sebutnya. Fraksi Gerindra mencermati beberapa hal krusial.
Seperti penurunan TKD menunjukan APBD masih tergantung pada transfer pusat. Menurutnya alokasi PAD yang relatif tetap sebesar Rp 1,58 triliun perlu menjadi perhatian.
“Kondisi ini menuntut kita untuk segera meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” tuturnya. Berdasarkan pencermatan Fraksi Gerindra, ada dua poin perlu pendalaman dan langkah strategis.
Pertama penguatan kemandirian fiskal dan optimalisasi PAD. “Kami meminta paparan komprehensif terkait strategi dan terobosan konkrit pemerintah pada 2026 dalam optimalisasi PAD,” sebutnya.
Terutama di luar proyek pajak daerah yang cenderung stabil. Kedua terkait prioritas pembangunan, mitigasi banjir, dan persiapan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN merupakan kebutuhan mendesak.
Dengan ada pergeseran fokus belanja daerah yang awalnya pada penguatan infrastruktur dan penguatan UMKM. Kini menjadi belanja wajib, mandatory spending, efisiensi belanja operasional.
Pihaknya khawatir alokasi pembangunan dan penguatan infrastruktur berkurang. “Menghambat akselerasi pembangunan, pengendalian banjir dan persiapan Balikpapan menjadi kota penyangga IKN,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki