KALTIMPOST.ID-Kehadiran Koalisi Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) yang telah menginisiasi multi-stakeholder forum disambut positif Pemkot Balikpapan.
Berlokasi di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (5/2). Kegiatan itu menjadi ruang penting untuk diskusi isu-isu kritis mengenai sektor air, sanitasi, dan kebersihan di wilayah pesisir Balikpapan.
Sebagai langkah nyata dalam membangun kebijakan lebih inklusif dan berkeadilan. Kemudian memastikan semua lapisan masyarakat terutama perempuan mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar yang sangat vital.
“Persentase masyarakat yang memiliki akses aman sanitasi hanya sebesar 11,44 persen,” tutur Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Murni.
Itu tergolong minim untuk taraf perkotaan dengan target akses aman yang ditetapkan RPJMN sebesar 30 persen sampai Tahun 2029. “Kemudian cakupan pelayanan air minum sebesar 77,02 persen,” katanya.
Sementara untuk sampah yang terolah saat ini sebesar 27,3 persen. Dia menyebutkan, Pemkot Balikpapan memiliki target sampah yang terolah sebesar 38 persen pada Tahun 2029.
Dia menyadari saat ini tantangan besar masih dialami masyarakat pesisir. Khususnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang aman.
Menurutnya sangat penting memastikan perempuan memiliki peran yang signifikan dalam setiap tahap pengambilan keputusan di sektor water, sanitation, and hygiene (WASH).
“Fokus pada inklusi perempuan dalam penganggaran dan perencanaan,” ucapnya. Nantinya semakin memperkuat kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kini masih terdapat 135,62 hektare kawasan kumuh di Balikpapan. Sebagian besar berada di pesisir.
Dia meyakini dengan multi stakeholder forum sebagau kesempatan emas untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama.
Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas.
“Kita dapat menyelaraskan pemahaman mengenai kebijakan dan strategi penganggaran sektor WASH,” imbuhnya.
Sekaligus momen memperkuat koordinasi dan meningkatkan efisiensi alokasi anggaran sektor air dan sanitasi.
Khususnya untuk wilayah pesisir yang membutuhkan perhatian lebih. Harapannya dapat menemukan solusi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan yang ada.
“Bagaimana memastikan setiap warga pesisir terutama perempuan dapat menikmati akses lebih baik terhadap air bersih, sanitasi, dan kebersihan,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.