KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan mempertegas urgensi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal proyek RS Sayang Ibu.
Ketua Fraksi PDIP, Harris, menyatakan langkah ini krusial demi transparansi penggunaan uang negara sebelum Badan Anggaran (Banggar) memberikan persetujuan pendanaan lebih lanjut.
Sebelumnya Fraksi Golkar beralasan tidak mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) RS Sayang Ibu. Sembari menunggu proses audit internal dari Inspektorat dan BPK.
Namun Fraksi PDI Perjuangan tetap ingin transparansi masalah proyek bisa diketahui jelas dari pansus. Ini penting untuk pembahasan kelanjutan penganggaran proyek tersebut.
Tentu membutuhkan peran Badan Anggaran (Banggar). “Kalau ada permasalahan nanti Banggar yang dipanggil. Padahal kami awalnya hanya mendengar penjelasan program,” kata Harris.
Dia mempersilahkan jika proses audit juga berjalan di luar DPRD Balikpapan. Seperti dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengaudit seluruh anggaran sepanjang 2025.
“Tapi untuk melanjutkan penganggaran lagi butuh persetujuan Banggar,” tegasnya. Sementara dia sebagai anggota Banggar perwakilan Fraksi PDIP tidak tahu menahu masalah RS Sayang Ibu.
Menurutnya semua belum disampaikan secara jelas dan transparan. Meski begitu, dia menyetujui bahwa proyek RS Sayang Ibu tetap harus berjalan lagi.
Namun tetap dengan kehadiran pansus terlebih dahulu agar semua fraksi percaya dan tahu duduk persoalannya. “Bagaimana kita bisa setujui lagi proyek berjalan atau tidak,” tuturnya.
Harris menegaskan, seharusnya pun jika hanya ada satu fraksi saja yang mengusulkan sudah bisa membentuk pansus. Sementara untuk usulan pansus RS Sayang Ibu ini sudah ada empat fraksi dari enam fraksi.
Di antaranya tiga fraksi mewakili posisi wakil ketua DPRD Balikpapan. Mulai dari NasDem, Gerindra, dan PDIP. Dua fraksi lainnya Fraksi Golkar dan Fraksi Gabungan PKS dan PPP memilih absen.
Dia menjelaskan, surat usulan pembentukan pansus sudah disampaikan Fraksi PDIP sejak 22 Januari 2026. Surat masuk ke bagian persidangan Sekretariat DPRD Balikpapan.
Pihaknya menunggu respons Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri yang saat ini sedang menunaikan ibadah umrah. “Intinya kami tetap meminta pansus berjalan biar jelas dan transparan,” imbuhnya.
Fraksi PDIP tidak ingin mencari siapa yang salah. Melainkan agar ada antisipasi karena ini merupakan uang negara. Demi memberikan layanan kesehatan yang dinanti warga Balikpapan Barat. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo