BALIKPAPAN — Aksi solidaritas yang digelar sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bersuara pada Selasa (31/3) tersebut dilakukan sebagai bentuk respons atas peristiwa penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus di Jakarta. Meski sempat menuai perhatian publik, aparat memastikan kegiatan berjalan tanpa insiden berarti di lapangan.
Kepada awak media, Kepala Penerangan Kodam VI/Mulawarman Kolonel Inf Gatot Teguh Waluyo menegaskan, bahwa dinamika yang terjadi selama aksi masih dalam batas wajar. Ia menyebut interaksi antara aparat dan mahasiswa berlangsung humanis, bahkan diwarnai suasana kekeluargaan setelah aksi selesai.
Baca Juga: Aksi Aliansi Balikpapan Bersuara Dikawal 116 Personel, Polisi Pastikan Sudah Berizin
“Situasi kemarin itu berjalan dengan kondusif dan lancar. Bahkan lebih cenderung humanis. Di akhir kegiatan, anggota kami dan adik-adik mahasiswa itu saling bersalaman, bercanda, dan tidak ada ketegangan,” ungkap Gatot, Kamis (2/4).
Ia juga menanggapi beredarnya potongan video di media sosial yang dinilai tidak menggambarkan situasi sebenarnya. Menurutnya, narasi negatif yang muncul tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Yang tampil di media sosial itu seolah-olah ada tekanan atau hal negatif, padahal tidak seperti itu. Kalau dilihat secara utuh, justru suasananya cair. Jangan sampai potongan video justru menimbulkan kesalahpahaman,” katanya.
Di sisi lain, Gatot mengingatkan pentingnya memahami aturan dalam menyampaikan aspirasi. Ia menyoroti lokasi aksi yang sempat mendekati kawasan instalasi militer, yang secara hukum memiliki pembatasan tertentu.
“Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, khususnya Pasal 9 ayat 2, jelas diatur bahwa demonstrasi tidak boleh dilakukan di objek vital, termasuk institusi militer. Ada radius tertentu yang harus dipatuhi,” jelasnya.
Baca Juga: Kasus Air Keras Andrie Yunus Terungkap! Polda Metro Jaya Pastikan Tak Ada Warga Sipil Terlibat
Hal senada disampaikan Dandim 0905 Balikpapan Kolonel Inf Denny Salurerung. Ia menegaskan bahwa kawasan Taman Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) terlebih Kodam VI/Mulawarman termasuk dalam area yang memiliki batasan aktivitas, objek vital sehingga tidak diperkenankan untuk dijadikan lokasi aksi unjuk rasa.
“Kami tidak melarang adik-adik mahasiswa menyampaikan aspirasi. Itu hak mereka. Tapi ada aturan yang harus dihormati, termasuk soal lokasi yang tidak boleh digunakan untuk demonstrasi,” ujarnya.
Menurut Denny, aparat sebelumnya telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk tetap melakukan aksi di titik yang diperbolehkan. Bahkan komunikasi sempat dilakukan agar kegiatan berjalan tertib tanpa melanggar ketentuan.
“Kami fasilitasi mereka untuk tetap bisa menyampaikan aspirasi di lokasi yang aman. Prinsipnya, silakan bersuara, tapi jangan sampai melanggar aturan yang ada,” katanya.
Sementara itu, mahasiswa dalam aksinya tetap menyuarakan tuntutan agar kasus yang menimpa Andrie Yunus diusut secara transparan. Mereka juga mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum untuk membuka proses penanganan secara jelas kepada publik.
Meski terdapat perbedaan pandangan terkait lokasi aksi, kedua belah pihak, baik Gatot dan Denny pun sepakat bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi yang harus dijaga. Serta mendukung transparansi penanganan terhadap kasus tersebut. Aparat pun menekankan pendekatan persuasif agar tidak terjadi gesekan di lapangan.
“Adik-adik mahasiswa ini adalah generasi penerus. Kami tidak ingin ada jarak. Yang penting, semuanya bisa berjalan dengan tertib, saling menghargai, dan tetap menjaga kondusivitas,” tutup Gatot. (lil/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan