BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan mendesak Disdukcapil segera meluncurkan program terobosan untuk mendata pergerakan penduduk yang kini diperkirakan menembus 1 juta jiwa. Langkah ini dinilai mendesak karena adanya selisih besar antara data administrasi KTP dengan fakta lapangan yang mulai membebani daya dukung kota.
Meski capaian kinerja Disdukcapil Balikpapan sudah terbilang bagus selama 2025. Namun wakil rakyat menilai masih perlu program terobosan untuk mengontrol peredaran penduduk di Kota Minyak.
Mengingat gap antara jumlah penduduk yang tercatat resmi dan penduduk beredar secara keseluruhan cukup jauh. Saat ini penduduk ber-KTP Balikpapan sebanyak 766 ribu.
“Sementara data dari BPS, total pergerakan penduduk di Balikpapan bisa sampai di angka 1 juta orang,” kata Anggota Komisi I DPRD Balikpapan Andi Arif Agung atau akrab disapa A3.
Artinya ada gap besar dari total yang tercatat administrasi dan kondisi faktual. Dia menilai butuh terobosan agar proses identifikasi bisa lebih komplit dan pendataan jauh lebih jelas.
Terutama untuk mendata warga yang hanya transit. Menurutnya, ukuran berbeda dengan penduduk permanen. “Kalau penduduk non permanen ini mereka disebut pergerakan,” tuturnya.
A3 menjelaskan, persoalan data yang akurat ini penting karena menyangkut masalah daya dukung kota. Beban kota tentu berbeda dengan jumlah penduduk 766 ribu orang dan 1 juta orang.
Walau hanya bersifat pergerakan atau mobilitas, namun tetap ikut membebani kota. “Ini harus dicarikan formulasinya supaya gap penduduk dan pergerakan tidak terlalu jauh,” sebutnya.
Itu berpengaruh pada program perencanaan kota di masa mendatang. Sebab bisa mengambil indikasi dari data total penduduk. Bukan sekedar mengambil indikasi penduduk yang terdaftar 766 ribu orang.
“Semua berpengaruh pada penyediaan air bersih, gas, sembako, dan bahan pokok lainnya,” ungkapnya. Biaya hidup di Balikpapan lebih mahal, salah satunya bisa dari pergerakan penduduk 1 juta orang tersebut. (*)
Editor : Sukri Sikki