BALIKPAPAN – Kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, dalam rapat paripurna penyampaian hasil kerja pansus LKPj Wali Kota Balikpapan, belasan kepala dinas kedapatan mangkir dan hanya mengirimkan perwakilan.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman meminta agar masalah kedisiplinan ini menjadi catatan dan bahan evaluasi total bagi kepala daerah. Apalagi rapat paripurna dengan agenda penting.
Yakni penyampaian hasil kerja pansus Penyusunan Rekomendasi atas LKPj Wali Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025. Berlangsung di Hotel Gran Senyiur, Senin (18/5).
Baca Juga: Pemkab PPU Kolaborasi dengan UGM Uji Coba Padi "Amfibi" Gamagora di Desa Sidorejo
Dia menyesalkan, tak sedikit kepala OPD yang absen dan hanya mengirim perwakilan. Sementara anggota legislatif ingin membeberkan saran dan masukan ke setiap OPD sesuai hasil pembahasan pansus.
“Saya tidak asal bicara tapi berdasarkan data absensi. Kepala dinas yang belum hadir tiga orang. Sementara yang diwakilkan 10 orang,” ujarnya. Menurutnya setelah ada aksi interupsi, banyak kepala OPD muncul.
Rekomendasi diberikan kepada 31 instansi yang berada di lingkungan Pemkot Balikpapan. Baik organisasi perangkat daerah (OPD) hingga dua perusahaan umum daerah (perumda).
Baca Juga: Dana Transfer Belum Pasti Cair, Pemkab Kutim Pangkas Proyeksi APBD
Taufik meyakini visi misi wali kota sudah bagus. Namun ini perlu ditangkap dengan baik oleh OPD sebagai eksekutor. “Bagaimana rekomendasi kami bisa ditangkap kepala OPD jika mereka tidak hadir,” tegasnya.
Sementara OPD yang bertugas menjalankan program kerja wali kota di lapangan. “Setiap paripurna itu jarang kepala dinas hadir. Padahal mereka perlu koordinasi dengan dewan yang memiliki tiga fungsi,” tuturnya.
Tidak hanya saat rapat paripurna kemarin. Namun berbagai agenda lain seperti pembahasan raperda. Semua peraturan daerah hingga nanti dituangkan dalam perwali berkaitan untuk masyarakat.
Taufik mengatakan, aksi interupsi sebelum rapat paripurna salah satunya karena ketidakhadiran kepala OPD. Dia menyebutkan secara langsung agar wali kota mengetahui kinerja OPD.
“Setiap paripurna yang diadakan DPRD tingkat kehadiran kepala dinas sangat minim karena diwakilkan terus,” ungkapnya. Sedangkan rapat paripurna merupakan kesempatan bagi legislator menyampaikan amanah masyarakat.
“Tidak usah paripurna, kadang rapat dengar pendapat (RDP) dari undangan komisi, kepala dinas hadir diwakilkan,” ujarnya. Dia berharap masalah ini menjadi catatan kepala daerah untuk berbenah. (*)
Editor : Sukri Sikki