KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Ancaman di ruang siber yang terus berkembang menjadi perhatian serius berbagai pihak. Mulai serangan infrastruktur kritis, pencurian data, penyebaran hoaks hingga upaya manipulasi opini publik melalui media digital tidak dapat dihadapi secara parsial. Kondisi ini menjadi salah satu fokus dalam Seminar Augmentasi Siber di Aula Makodam VI/Mulawarman, Senin (8/6).
Dalam sambutan Pangdam VI/Mulawarman yang dibacakan oleh Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Andy Setyawan menegaskan, ruang siber kini telah menjadi salah satu domain strategis yang menentukan kekuatan, ketahanan dan kedaulatan suatu bangsa di tengah pesatnya transformasi digital.
“Berbagai aktivitas mulai dari pemerintahan, perekonomian, pendidikan, pertahanan hingga kehidupan sosial masyarakat kini bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, upaya membangun kedaulatan di ruang siber tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi kuat, terintegrasi dan berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa melalui pendekatan pentahelix,” ucapnya.
Baca Juga: Operasi Patuh Mahakam 2026 Ditunda, Ini Penjelasan Kasatlantas Polres PPU
Yang diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh peserta mengenai pentingnya keamanan siber sebagai tanggung jawab bersama. “Saya berharap seminar ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh peserta terhadap pentingnya keamanan siber sebagai tanggung jawab bersama," harapnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi yang semakin erat antara TNI, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat ketahanan siber nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan negara.
Menurutnya, ancaman seperti serangan siber, pencurian data, penyebaran informasi palsu hingga gangguan terhadap infrastruktur kritis hanya dapat dihadapi secara efektif apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi dan tujuan yang sama.
Dengan semakin masifnya digitalisasi di berbagai sektor, seminar ini menjadi pengingat bahwa keamanan siber bukan lagi isu teknis yang hanya menjadi tanggung jawab para ahli teknologi. Keamanan siber telah menjadi bagian penting dari ketahanan nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa untuk menjaga kedaulatan Indonesia di era digital.
Baca Juga: PPN Kilang Balikpapan Dukung Penanganan Bencana, Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Klandasan
Seminar tersebut dihadiri Komandan Satuan Siber TNI Brigjen TNI JO Sembiring, para pejabat TNI, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media serta peserta dari berbagai instansi. Dalam paparannya, narasumber menyoroti peningkatan ancaman siber yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Data yang ditampilkan Komandan Satuan Siber TNI Brigjen TNI JO Sembiring menunjukkan lonjakan trafik anomali serangan siber di Indonesia. "Pada 2024 tercatat sekitar 330 juta trafik anomali, sementara pada 2025 meningkat drastis hingga mencapai lebih dari 5,5 miliar trafik atau melonjak lebih dari 1.500 persen," bebernya.
Selain itu, data malware selama periode Januari hingga April 2026 masih menunjukkan angka yang tinggi dengan lebih dari 1,5 miliar aktivitas malware yang terdeteksi. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa ruang digital Indonesia masih menghadapi tekanan serius dari berbagai bentuk ancaman siber.
Lebih lanjut, dalam pemaparannya menekankan bahwa ancaman modern tidak lagi hanya berbentuk serangan fisik, tetapi juga berlangsung melalui ruang informasi dan ruang digital. Ia menjelaskan bahwa perang masa kini berkembang menjadi perang multidimensi yang mencakup aspek teknologi, informasi, ekonomi hingga psikologis masyarakat.
Salah satu fenomena yang mendapat perhatian adalah konsep “color revolution” atau revolusi warna yang memanfaatkan mobilisasi opini publik, media sosial, propaganda, dan operasi informasi untuk memengaruhi stabilitas suatu negara.
“Pertempuran modern tidak hanya terjadi di medan perang konvensional, tetapi juga di ruang siber, ruang informasi dan ruang kognitif masyarakat. Karena itu kemampuan bangsa dalam menjaga ketahanan digital menjadi sangat penting,” ujar Brigjen TNI JO Sembiring.
Materi seminar juga mengulas konsep pertahanan semesta sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Pertahanan Negara. Dalam konteks perkembangan teknologi, pertahanan negara tidak hanya dilakukan melalui kekuatan militer, tetapi juga melibatkan seluruh sumber daya nasional termasuk kemampuan menghadapi ancaman siber.
Baca Juga: Cek Layanan dan Biaya Terapi di Balai Kesehatan ABK Balikpapan, Tarif Mulai Rp96 Ribu
Konsep tersebut selaras dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media sebagai satu kesatuan ekosistem dalam menjaga keamanan nasional.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Sementara itu, akademisi berperan sebagai motor penggerak riset, inovasi dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul di bidang digital dan keamanan siber.
Dunia usaha diharapkan mampu berkontribusi melalui investasi teknologi, penguatan sistem keamanan informasi serta pengembangan solusi digital yang mendukung kemandirian bangsa.
“Komunitas memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran dan literasi digital masyarakat, sedangkan media memiliki tanggung jawab strategis dalam menyebarluaskan informasi yang akurat serta menangkal penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mengancam persatuan bangsa,” ungkapnya.
Baca Juga: Mentan Periksa 300 Perusahaan Sawit Diduga Mainkan Harga TBS, Satgas Pangan Turun Tangan
Dalam seminar tersebut juga dipaparkan konsep kedaulatan siber sebagai kemampuan negara untuk mengatur, melindungi, membangun kemandirian serta mengendalikan ruang siber nasional dari berbagai ancaman internal maupun eksternal.
Satuan Siber TNI mengidentifikasi tiga pilar utama dalam membangun kedaulatan siber nasional. Pilar pertama adalah perlindungan data melalui optimalisasi perlindungan sektor infrastruktur vital serta peningkatan kesadaran keamanan siber dan kepatuhan terhadap regulasi.
Pilar kedua berupa penguatan infrastruktur digital melalui pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan kemandirian teknologi nasional. Sedangkan pilar ketiga adalah ketahanan kognitif guna menghadapi disinformasi, propaganda, fitnah dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Selain membahas aspek pertahanan, seminar juga menghadirkan perspektif dunia industri melalui paparan terkait penerapan standar keamanan informasi internasional ISO/IEC 27001. Materi tersebut menyoroti berbagai ancaman yang sering dihadapi organisasi seperti malware, kebocoran informasi, phishing, kesalahan manusia hingga kerusakan perangkat keras.
"Untuk menghadapi risiko tersebut diperlukan langkah mitigasi melalui penguatan pengelolaan akses, penggunaan antivirus dan pembaruan sistem secara berkala, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan enkripsi data serta pengamanan infrastruktur teknologi informasi," tutur Head of Information Bussiness Technology PT Sucofindo Sugeng Prayitno. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo