KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Penanganan banjir Balikpapan dipastikan memasuki babak baru tahun depan dengan fokus utama di wilayah hilir. Mengingat biaya penanganan yang besar, Dinas PU Balikpapan terpaksa membagi proyek ini menjadi beberapa segmen prioritas.
Rencananya Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan di Segmen IV wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
Baca Juga: Jaga Komitmen untuk Bantu Sesama, Yayasan Pendidikan Labbaika Samarinda Gelar Khitanan Massal Gratis
Kepala Dinas PU Balikpapan Rita menjelaskan, total kebutuhan pengendalian banjir yang berhubungan dengan Sungai Ampal sekitar Rp 1,6 triliun. Jika melalui kalkulasi harga saat ini, kebutuhan meningkat menjadi Rp 2,1 triliun.
Itu yang membuat penanganan harus bertahap. “Total panjangnya sekitar 4 kilometer dari hulu sampai hilir Ampal yang perlu kita tangani untuk mengatasi banjir,” katanya kepada awak media, Senin (6/7).
Baca Juga: Pemkab Paser dan Kemitraan Kolaborasi Luncurkan Program EnABLE untuk Tekan Emisi dan Jaga Hutan
Namun tahun depan, fokus utama yakni pembebasan lahan di wilayah hilir DAS Ampal. Tepatnya di Gang Mufakat, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan yang kerap menjadi titik banjir.
Permukiman akan mendapat ganti rugi agar pemerintah bisa melebarkan Sungai Ampal. “Namun untuk kebutuhan luas lahan menunggu hasil justifikasi lapangan. Sebelumnya juga sudah ada kajiannya,” ungkapnya.
Baca Juga: Siswi SMP Balikpapan Jihan Nurrainy Raih Gelar Winner Indonesia’s Girl Junior 2026
Rita mengakui, tahapan pekerjaan masih panjang. Dia menargetkan dalam tiga tahun ini, DAS Ampal khususnya segmen IV wilayah hilir bisa selesai. Mengingat kebutuhan dana yang besar.
Tentu penganggaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sembari juga Bendali Ampal Hulu sudah mulai dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.
Pihaknya berupaya mencari sumber anggaran untuk pembangunan infrastruktur. “Artinya ada spot-spot cost sharing untuk sumber anggarannya. Bisa dari BWS perwakilan pemerintah pusat, provinsi, dan kota,” imbuhnya.
Harapannya pekerjaan tidak bergantung dari APBD kota saja. Proses pengendalian banjir di Sungai Ampal tetap bisa ditangani secara tuntas dalam waktu yang tidak terlalu lama. (*)
Editor : Sukri Sikki