KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN — Partai Hanura mulai menyiapkan strategi politik menghadapi Pemilu 2029. Salah satu langkah yang disiapkan ialah merekrut figur potensial dari luar partai, termasuk tokoh yang tidak terakomodasi di partai asalnya, melalui strategi “naturalisasi caleg”.
Rencana tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura sekaligus Ketua Tim Task Force, Patrice Rio Capella, setelah menggelar konsolidasi bersama pengurus DPD dan DPC Hanura se-Kalimantan Timur di Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (22/8/2026).
“Ibarat bermain bola, kami akan melakukan ‘naturalisasi caleg’. Proses ini akan berjalan pada 2027, setelah kami menyelesaikan seluruh tahapan konsolidasi internal,” ujar Rio.
Dia menjelaskan, Hanura terbuka bagi tokoh senior, figur muda, maupun pendatang baru yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Kalimantan Timur. Komunikasi politik akan dijalankan DPD Hanura Kaltim, sedangkan DPP fokus merangkul tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian terhadap Bumi Etam.
Baca Juga: 2.946 Titik Panas Kepung Kalimantan dan Sumatera, Karhutla Riau Tembus 700 Hektare
Langkah tersebut menjadi bagian dari target Hanura untuk mengamankan minimal satu dari 10 kursi DPR RI daerah pemilihan Kaltim pada Pemilu 2029.
Untuk menopang target itu, Hanura menargetkan pembentukan pengurus anak cabang (PAC) rampung pada pertengahan Oktober 2026. Setelah itu, konsolidasi dilanjutkan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Kalimantan Timur menjadi daerah keenam dalam rangkaian konsolidasi nasional Tim Task Force Hanura, setelah Banten, Medan, Batam, Palembang, dan Tarakan.
“Kami ingin memastikan mesin politik Hanura di Kaltim benar-benar siap bertarung pada Pemilu 2029, bukan sekadar melengkapi syarat kepesertaan,” tegasnya.
Selain penguatan internal, Rio menyoroti persoalan keadilan anggaran bagi daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti Kaltim. Mengusung tagline “Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera”, Hanura mendorong perubahan skema pembagian dana transfer ke daerah (TKD).
Baca Juga: Mati Air Samarinda Hari Ini Meluas ke 10 Kawasan hingga 24 Jam, Pipa Bocor di Jalan Yos Sudarso
Menurut dia, porsi pembagian kekayaan daerah yang saat ini dinilai sekitar 20 persen untuk daerah dan 80 persen untuk pusat perlu dibalik.
“Seharusnya daerah mendapatkan 80 persen dan pusat 20 persen. Rasa keadilan ini penting untuk memperkuat persatuan nasional serta memastikan pembangunan infrastruktur dan pendidikan di daerah tidak tertatih-tatih,” pungkas Rio. (*)
Editor : Ery Supriyadi