KALTIMPOST.ID-DPRD Balikpapan menyoroti anomali krisis bahan bakar minyak (BBM) yang tak kunjung usai di Kota Minyak.
Meski berstatus sebagai daerah penghasil dan memiliki kilang Pertamina terbesar, masyarakat Balikpapan masih harus menghadapi antrean kendaraan yang mengular di berbagai SPBU.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah mengungkapkan salah satu pemicu utama antrean panjang tersebut adalah ketimpangan kuota BBM bersubsidi yang disetujui pusat.
Pemkot Balikpapan mengajukan kuota pertalite sebanyak 177.000 kiloliter (KL), namun BPH Migas hanya mengalokasikan 51.000 KL.
Baca Juga: Antrean Pertalite Balikpapan Tak Kunjung Usai, DPRD Bakal Datangi BPH Migas
“Itu salah satu penyebab antrean terus terjadi. Mungkin BPH Migas memiliki pertimbangan lain. Makanya nanti kami akan datang ke BPH Migas untuk menanyakan apa alasannya,” tegas Fauzi setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (31/8).
Fauzi menilai kondisi ini sangat ironis. Daerah lain yang tidak memiliki kilang justru mendapatkan penyaluran Pertalite yang relatif lancar. Selain itu, ketersediaan sarana pengisian di Balikpapan juga masih sangat terbatas.
“Balikpapan ini memberikan kontribusi besar, tetapi justru masih menghadapi persoalan ketersediaan BBM. Balikpapan juga hanya memiliki 17 SPBU. Samarinda saja memiliki sekitar 34 SPBU dan masih mengalami antrean,” beber politikus Partai Golkar itu.
Sebagai langkah konkret mengatasi persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun ini, Komisi II DPRD Balikpapan bersama bagian aset Pemkot Balikpapan mendorong Pertamina Patra Niaga untuk membangun SPBU baru di lahan milik pemerintah daerah.
Beberapa lokasi yang direkomendasikan antara lain di kawasan Alam Baru dan Kilometer 23. Pembangunan SPBU di titik tersebut diyakini tidak akan menimbulkan kemacetan baru.
“Rencana ini sudah diamini oleh Pertamina Patra Niaga dan akan ditindaklanjuti,” tambah Fauzi.
Baca Juga: Saat UMKM Hadapi Tekanan Ekonomi, Cake SalaKilo Pilih Ekspansi dari Balikpapan ke IKN
Selain SPBU reguler, DPRD Balikpapan juga menyodorkan opsi pembangunan SPBU modular yang hanya memerlukan lahan sekitar 600 meter persegi.
Pemkot Balikpapan telah menyiapkan sekitar 10 lokasi aset daerah yang siap dikerjasamakan.
SPBU modular dinilai efektif untuk memecah kepadatan antrean kendaraan roda dua, sementara kendaraan besar dapat terlayani di fasilitas yang lebih luas.
“Setidaknya dengan adanya tambahan lokasi pelayanan, antrean kendaraan bisa terpecah. Kami akan kawal masalah ini sampai ke BPH Migas agar persoalan tidak berlarut-larut lagi,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.