KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Perjuangan jajaran DPRD Balikpapan yang mendatangi BPH Migas di Jakarta akhirnya membuahkan hasil. Balikpapan dipastikan mendapat penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite sebesar 1.250 kiloliter (KL) untuk mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir Desember 2026.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengungkapkan bahwa alokasi tambahan kuota 1.250 KL tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan operasional lima SPBU tambahan yang disiapkan khusus untuk penyaluran Pertalite.
"Angka itu dihitung dari kebutuhan harian sampai akhir Desember. Namun, jumlah ini masih berpotensi ditambah jika evaluasi di lapangan menunjukkan antrean kendaraan di SPBU masih panjang," ujar Budiono.
Baca Juga: Pasokan Air Bersih Samarinda Berangsur Normal, Intrusi Air Asin Sisa di IPA Bantuas
Selain kuota tambahan, DPRD Balikpapan juga mengantongi persetujuan pengoperasian lima SPBU baru sebagai penyalur Pertalite khusus kendaraan roda dua. Seluruh SPBU penyalur tambahan tersebut ditargetkan beroperasi paling lambat pada 17 September 2026.
Menurut Budiono, langkah cepat ini sangat krusial untuk mengurai antrean panjang kendaraan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota terkait penyaluran BBM bersubsidi.
"Kami juga meminta pengawasan ketat agar BBM subsidi ini benar-benar tepat sasaran. Ini bukan sekadar tugas aparat penegak hukum (APH), tetapi tanggung jawab bersama," tegasnya.
Tak hanya Pertalite, DPRD Balikpapan juga telah mengajukan permohonan penambahan kuota Biosolar. Kepastian alokasi Biosolar tersebut rencananya bakal diputuskan dalam rapat BPH Migas pada akhir September 2026.
Baca Juga: Suahasil Nazara Resmi Gantikan Purbaya sebagai Menkeu, Harta Kekayaan Tembus Rp138 Miliar
Mengenai penurunan drastis alokasi kuota Pertalite untuk Balikpapan pada tahun ini, Komisaris BPH Migas mengonfirmasi bahwa penetapan kuota mempertimbangkan lonjakan harga minyak dunia akibat dinamika konflik di Timur Tengah. Di sisi lain, jatah BBM bersubsidi harus dibagi secara proporsional ke seluruh wilayah Indonesia.
Meski demikian, Budiono menilai penurunan alokasi kuota untuk Balikpapan sangat signifikan jika dibandingkan dengan rentang tahun 2023 hingga 2026.
"Angkanya memang jomplang sekali. Kami berharap penetapan kuota untuk Balikpapan pada tahun depan jauh lebih baik. Realisasi Pertalite idealnya minimal 100.000 KL,” bebernya. Tidak seperti tahun ini, dari usulan Pemkot sebesar 177.000 KL, BPH Migas hanya menyetujui 51.000 KL.
Guna mengatasi keterbatasan infrastruktur penyalur yang memicu penumpukan kendaraan, Budiono menyebut ada opsi memanfaatkan aset lahan milik Pemerintah Kota Balikpapan yang belum terpakai, khususnya di wilayah Balikpapan Utara, untuk dibangun SPBU baru.
"Kami coba dorong kerja sama dengan Pertamina untuk pembangunan SPBU memanfaatkan aset daerah. Skema kerja samanya seperti apa nanti akan dibahas lebih lanjut, dan kami di DPRD siap mengawal," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo