KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan mendesak pemerintah kota memberikan perhatian setara bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini dilakukan agar seluruh PPPK dapat menyandang status penuh waktu.
Saat ini, sebagian tenaga PPPK masih berstatus paruh waktu. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyatakan perubahan status menjadi penuh waktu krusial untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Baca Juga: Kontingen Porprov dan Peparprov Dilepas, Pemkot Balikpapan Optimis Target Juara Umum
Persoalan pembiayaan gaji menjadi tantangan utama pemerintah kota. Hingga kini, beban gaji PPPK masih ditanggung sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan undang-undang, belanja pegawai dalam APBD dibatasi maksimal 30 persen. Namun, kondisi saat ini menunjukkan belanja pegawai di Balikpapan telah mencapai 36 persen.
"Saat ini persentasenya mendekati 36 persen. Salah satu faktor penyebabnya adalah pembiayaan gaji PPPK," ungkap Yono Suherman.
Pihak legislatif juga mencermati wacana rencana pemerintah pusat untuk mengambil alih pembiayaan gaji PPPK, namun rencana tersebut hingga kini belum terealisasi.
Baca Juga: Mulai Lebih Awal, 13 Nomor Triathlon Diperlombakan di Porprov VIII Kaltim
Legislatif berharap adanya kejelasan dari pemerintah pusat. Kepastian pembiayaan dibutuhkan agar nasib PPPK paruh waktu mendapatkan perlindungan yang lebih baik.
"Jika pembiayaan gaji PPPK ditanggung pemerintah pusat, beban APBD berkurang sehingga target belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur undang-undang dapat terpenuhi," pungkas Yono. (*)
Editor : Duito Susanto