KALTIMPOST.ID-Langkah Polres Berau bersama tim gabungan dalam memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi mendapat apresiasi dari DPRD Berau.
Pengawasan yang dilakukan di sejumlah SPBU di wilayah perkotaan dinilai efektif menekan praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang selama ini merugikan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Berau Sutami mengatakan, kegiatan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Menurutnya, praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum yang dikenal dengan istilah “pengetap” selama ini menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi bahan bakar di lapangan.
“Langkah yang dilakukan Polres Berau bersama tim gabungan ini sangat efektif. Sekarang para oknum yang selama ini menyalahgunakan BBM subsidi untuk keuntungan pribadi mulai berkurang,” ujarnya.
Baca Juga: SMP 1 Barong Tongkok Kubar Buka SPMB 2026 Gratis, Tersedia 396 Kuota untuk 12 Rombel
Sutami menjelaskan, keberadaan pengetap tidak hanya mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi, tetapi juga memicu antrean panjang dan kemacetan di sejumlah SPBU.
Kondisi tersebut kerap menimbulkan keluhan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan pengguna kendaraan yang bergantung pada BBM bersubsidi.
Karena itu, ia berharap pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar distribusi BBM subsidi semakin tertib dan dapat dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin, distribusi BBM subsidi akan semakin baik dan masyarakat tidak perlu antre terlalu lama,” katanya.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Berau AKP Muhammad Fajri mengungkapkan bahwa dalam operasi pengawasan yang melibatkan personel Polres Berau, Subdenpom TNI AD, Pertamina, dan instansi terkait lainnya, ditemukan indikasi praktik kecurangan dalam pembelian BBM subsidi jenis Biosolar.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dugaan penggunaan lebih dari satu barcode untuk melakukan pembelian berulang di sejumlah SPBU.
Modus tersebut dilakukan dengan berpindah-pindah lokasi pengisian guna menghindari pengawasan sistem.
“Penggunaan barcode ganda menjadi perhatian serius kami karena berpotensi menghambat distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran,” tegas Fajri.
Sebagai tindak lanjut, Polres Berau akan menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina, pengelola SPBU, dan instansi terkait guna memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi.
Upaya tersebut diharapkan mampu menutup celah penyalahgunaan sekaligus menjamin ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak menerima. (aky)
Editor : Romdani.