KALTIMPOST.ID-Keterbatasan anggaran menjadi tantangan pemerintah kampung di Kecamatan Sambaliung, Berau, dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) 2027.
Sejumlah program pembangunan terancam tidak terakomodasi karena kemampuan keuangan kampung yang terbatas.
Camat Sambaliung Noor Alam meminta pemerintah kampung mengutamakan program wajib dan pelayanan dasar masyarakat. Penyusunan anggaran juga harus selaras dengan prioritas pemerintah pusat dan kabupaten.
Menurutnya, tahapan perencanaan perlu dipersiapkan sejak dini. Terlebih, penetapan APBK dijadwalkan pada Januari 2027.
Baca Juga: Museum Batiwakkal di Berau Direvitalisasi, Kementerian Kebudayaan Kucurkan Rp 30 Juta untuk Perbaika
Pemerintah kecamatan pun mendorong kampung yang belum melaksanakan musyawarah kampung (muskam) agar segera menuntaskan tahapan tersebut.
Muskam menjadi forum penting untuk menentukan arah pembangunan sekaligus menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran. “Kami memastikan apa yang menjadi prioritas pemerintah pusat masuk dalam program kampung,” ujarnya.
Noor menjelaskan, penyusunan APBK juga harus mengacu pada ketentuan pemerintah kabupaten. Termasuk peraturan bupati (perbup) yang mengatur pelaksanaan sejumlah program wajib.
Di antaranya santunan kematian, bantuan bagi warga lanjut usia, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana. Seluruh kebutuhan tersebut harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan agar tidak terabaikan ketika anggaran ditetapkan.
Namun, kemampuan fiskal setiap kampung berbeda. Tidak seluruh pemerintah kampung memiliki anggaran memadai untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat secara bersamaan.
Bahkan, terdapat kampung yang anggarannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dasar, terutama pembayaran gaji aparatur.
Baca Juga: Pertama Kali Lari di Balikpapan, Hae Haendras Langsung Bawa Gelar Juara Bayan Run 2026
“Karena dana kurang, penyusunan posnya harus sesuai prioritas. Bahkan, ada kampung yang tidak bisa melaksanakan apa-apa, hanya membayar gaji,” ungkapnya.
Kondisi tersebut mempersempit ruang pemerintah kampung untuk menjalankan kegiatan pembangunan di luar kebutuhan wajib. Karena itu, setiap usulan kegiatan harus diseleksi berdasarkan tingkat kebutuhan, urgensi, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Pemerintah kampung juga dituntut memastikan pengalokasian anggaran tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Noor berharap keterbatasan keuangan tidak menghambat pelaksanaan program yang menjadi kewajiban pemerintah kampung.
Menurutnya, penyusunan APBK harus dilakukan secara cermat agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak sekadar menghasilkan daftar kegiatan, tetapi juga menjamin keberlanjutan pelayanan dasar masyarakat di tengah tekanan anggaran. (sen/kpg/rd)
Editor : Romdani.