KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Kabar gembira datang dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kaltim. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2024 mengalami pertumbuhan signifikan, mencapai 9,62 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dengan total Rp 32,60 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,63 persen (yoy).
“Adapun pertumbuhan kredit UMKM Kaltim berada di atas tingkat pertumbuhan kredit UMKM nasional (5,04 persen),” ungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto, akhir pekan lalu.
Pertumbuhan positif ini didorong oleh peningkatan penyaluran kredit investasi dan modal kerja. Kredit investasi tumbuh sebesar 14,21 persen (yoy), sementara kredit modal kerja naik 7,81 persen (yoy). Kenaikan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong inklusi keuangan dan upaya Bank Indonesia dalam menyempurnakan regulasi.
Pertumbuhan kredit UMKM yang pesat ini menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan perbankan terhadap potensi UMKM di Kaltim. Yang menarik, pertumbuhan kredit UMKM ini disertai dengan penurunan angka kredit macet (NPL). Pada triwulan III 2024, NPL UMKM Kaltim tercatat sebesar 2,55 persen, turun dari 2,96 persen pada triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kualitas kredit UMKM Kaltim semakin membaik.
Pertumbuhan kredit UMKM tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, namun juga merata di kabupaten/kota lainnya. Mahakam Ulu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 29,96 persen (yoy), sementara Balikpapan dan Samarinda tetap menjadi penyumbang terbesar dalam hal pangsa pasar kredit UMKM.
Total share kedua kota itu yakni 47,43 persen terhadap penyaluran kredit UMKM di Kaltim. Besarnya pangsa tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa Balikpapan dan Samarinda adalah pusat kegiatan ekonomi. Serta jumlah UMKM yang bankable atau memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.
“Beberapa kabupaten/kota lainnya mencatatkan pertumbuhan kredit UMKM yang positif namun melambat dibanding triwulan sebelumnya, yakni Berau dan Kutai Barat. Penyaluran kredit terendah di Kutai Barat sebesar -2,48 persen yoy,” lanjut Budi.
Secara spasial, risiko kredit atau tingkat NPL kredit di kabupaten/kota juga tercatat relatif rendah. Dengan NPL terendah di Mahakam Ulu 0,04 persen dan tertinggi di Balikpapan 3,85 persen. Sebagian besar daerah menunjukkan adanya perbaikan risiko kredit dari triwulan sebelumnya.
Meskipun pertumbuhan kredit UMKM sangat positif, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti terbatasnya akses pembiayaan bagi UMKM di daerah terpencil dan kurangnya pengetahuan UMKM dalam mengelola keuangan.
Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan masih positif meski menurun dibanding bulan sebelumnya. Likuiditas yang ketat jadi tantangan tahun ini. Analisis uang beredar Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit pada November 2024 tumbuh 10,1 persen yoy menjadi Rp 7.631,9 triliun. Didorong penyaluran kepada debitur korporasi senilai Rp 4.106,1 triliun atau tumbuh 15,4 persen yoy.
Meski demikian, pertumbuhan intermediasi perbankan itu lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 10,4 persen yoy. "Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit pada November 2024 dipengaruhi oleh perkembangan kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Jumat (3/1).
Meski kredit modal kerja hanya tumbuh 8,1 persen yoy, jenis kredit ini menyalurkan Rp 3.394,2 triliun. Bersumber dari pertumbuhan perdagangan hotel dan restoran, sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Hanya saja, pertumbuhan kredit modal kerja mengalami perlambatan dibandingkan penyaluran Oktober yang tumbuh 8,6 persen secara tahunan. Begitu pula kredit konsumsi hanya tumbuh sebesar 10,8 persen yoy pada November 2024.
Padahal sebelumnya mampu naik 10,9 persen yoy. Didorong oleh perkembangan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit multiguna. "Penyaluran kredit properti tumbuh 7,1 persen yoy berasal dari KPR dan KPA yang meningkat 10,3 persen yoy senilai Rp 781,7 triliun," jelas Ramdan.
Head of Asia and Co-Head of Global Emerging Markets Equity Strategy JP Morgan Rajiv Batra memprediksi sektor perbankan Indonesia akan menghadapi periode pertumbuhan yang relatif lambat tahun ini. Seiring dengan terbatasnya likuiditas perbankan.
Ketatnya likuiditas dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil terkait dengan suku bunga eksternal yang tinggi dan kestabilan mata uang. Batra mengungkapkan, meskipun ada potensi untuk pengurangan suku bunga BI, hal ini diperkirakan akan terbatas.
Selama pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nominal Indonesia tetap stabil. "Kami memproyeksi saham perbankan Indonesia akan cukup volatil, dengan perubahan makroekonomi yang memberikan peluang perdagangan bagi investor," ujarnya.
Dalam kondisi likuiditas yang ketat, Batra memprediksi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan tetap menjadi penerima manfaat jangka panjang dari suku bunga yang lebih tinggi. Sementara bank-bank milik negara (Himbara) diperkirakan akan menghadapi tekanan pada margin bunga bersih (NIM), pertumbuhan kredit yang lebih lambat, serta kualitas aset yang lebih menantang.
"Selama periode likuiditas yang ketat, kami berharap BCA akan mengungguli bank BUMN, dan sebaliknya ketika likuiditas lebih longgar," imbuh Batra. Dia juga mengantisipasi bahwa pertumbuhan pinjaman sektor perbankan akan menurun secara signifikan, sejalan dengan pertumbuhan pasokan uang yang melambat. Pergeseran dinamika ini akan mulai tecermin dalam harga saham bank.
Sehingga memberikan peluang bagi investor untuk masuk pada momen yang tepat, terutama untuk beberapa bank Himbara yang menghadapi tantangan likuiditas. Batra menyebutkan bahwa perubahan suku bunga SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) dan saldo deposito SRBI akan menjadi faktor penting yang menggerakkan pergeseran likuiditas dan harga saham bank.
Perubahan dalam kepemilikan bank BUMN dan perubahan manajemen akan menjadi katalis penting yang dapat membantu mengatasi hambatan struktural dalam sektor perbankan Indonesia. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo