SAMARINDA — Kenyataan di lapangan memang tak seindah imbauan. Distribusi LPG 3 kg yang tak tepat sasaran adalah rahasia umum. Pada momen langka saat ini, harganya akan naik berkali-kali lipat jika sudah sampai ke tangan pengecer.
“Di Klaten, teman grup angkatan sekolah itu ramai. Seumur mereka, baru ini elpiji langka di sana. Artinya ada manajemen yang lebih buruk menurut saya, itu Pertamina harus tanggung jawab dengan Kementerian ESDM,” beber Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo.
Padahal sudah ganti pemerintah, tentu ganti pejabat publik. Namun tidak ada kebijakan berarti. “Hanya ganti kulit, dalamnya masih sama. Kaset baru, lagu lama,” lanjutnya.
Menurutnya, banyak kebijakan yang grasak-grusuk. Mulanya Kementerian ESDM menetapkan pembelian LPG 3 kg per 1 Februari sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi Pertamina dan tidak lagi di pengecer.
Keputusan tersebut kontroversial. Selang tiga hari yakni 4 Februari, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan tabung melon.
“Terlihat tidak siap, gagap. Bukannya memperbaiki manajemen, malah bikin kebijakan grasak-gurusuk. Harus di pantau sampai konsumen akhir. Harus punya data statistik, permintaan 2023 itu sekian, 2024 sekian. Jadi tahu 2025 ini butuhnya berapa,” lanjutnya.
Purwadi menegaskan, jangan sampai kondisi kelangkaan ini malah dimanfaatkan oleh para penimbun atau pengetap. Apalagi, mendekati momen Ramadan. Selain itu, gas merupakan salah satu kebutuhan pokok.
Dia meminta agar pemerintah dan semua yang terlibat terkait kebijakan tersebut mesti turun ke lapangan. “Jangan hanya terima data di atas meja. Tapi lihat kondisinya. Gas langka menjelang hari raya ini kan sudah biasa, sudah terbaca polanya. Kenapa tidak bisa diantisipasi?” ungkap Purwadi.
Terkait distribusi tepat sasaran, tentu berkaitan dengan data. Utamanya adalah bagi masyarakat yang berhak atau kurang mampu. Dari situ, akan terlihat, mana rumah tangga yang memang benar-benar membutuhkan agar tepat sasaran.
Dia menyarankan Pertamina memiliki data tersebut, dibantu dinas terkait yakni Dinas Sosial mengenai data kemiskinan. “Jaga ego sektoral malah lempar-lemparan. Harus satu pintu, negara ini kadang enggak jujur soal data,” sebutnya.
Tindakan harus segera diambil. Agar kondisi tersebut tidak berkepanjangan. Kendalanya memang ada di harga yang tidak terkendali saat di pengecer. Di situlah harus punya kebijakan tepat, perkuat sumber daya manusia (SDM) untuk jalankan fungsi pengawasan. Sehingga yang benar-benar berhak, yang mendapatkan.
RADEN RORO MIRA
@rdnrrmr
Editor : Muhammad Ridhuan