KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha di Kaltim diharapkan bisa semakin mesra. Sebab di lapangan masih banyak ditemui permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat atau pekerja yang tidak terselesaikan dalam waktu yang lama.
Salah satu penyebabnya pemerintah seakan acuh dengan problem yang dihadapi para pelaku usaha tersebut. Hal ini tidak boleh dibiarkan mengingat pengusaha menjadi mitra utama pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.
Seperti yang diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Abriantinus saat menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) 2025 Apindo Kaltim di Hotel Platinum Balikpapan, Sabtu (25/7).
Dia mengungkapkan, baru-baru ini diminta membantu menyelesaikan permasalahan perusahaan Kaltim yang memiliki konsesi hutan tanaman industri (HTI) di Kalimantan Utara. Mereka dituntut ganti rugi warga yang tinggal di lahan tersebut.
Menurutnya, kasus ini bisa selesai dengan mudah dan cepat. Namun karena kehadiran pemerintah tidak ada, maka kasus terus berlanjut hingga bertahun-tahun.
“Saat saya diminta tolong, saya terjun langsung menemui para kepala adat dan tokoh masyarakat. Kita tidak bisa menyalahkan warga karena mereka sudah tinggal di kawasan tersebut jauh sebelum izin usaha diterima perusahaan. Sementara perusahaan juga tidak bisa disalahkan karena mereka punya izin resmi dari pemerintah untuk mengelola kawasan tersebut,” ungkapnya.
Nah, ternyata permasalahan mendasar yang ditemui karena pemerintah yang terkesan membiarkan. Padahal jika dimediasi, permasalahan itu bisa dituntaskan segera. “Akhirnya saya bantu komunikasikan antara pemerintah, perusahaan dan warga. Setelah duduk bersama, puji tuhan masalah ini ada solusinya,” sambungnya.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pelajaran. Pemerintah di Kaltim harus dekat dengan pengusaha agar bisa bersama-sama memajukan perekonomian daerah. Apalagi di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kuat. Di mana tekanan yang dihadapi pengusaha juga makin banyak, terutama mereka yang berorientasi ekspor.
“Jangan jadikan pengusaha musuh pemerintah. Memang ada pengusaha yang nakal, tapi tidak semua pengusaha tidak baik. Masih sangat banyak pengusaha baik yang ingin berkontribusi memajukan ekonomi daerah dan ikut menyejahterakan masyarakat dengan membuka banyak lapangan kerja. Kalau tidak ada pengusaha, bagaimana?” tegasnya.
Dia juga menyebutkan beberapa keluhan yang disampaikan pengusaha lokal. Salah satunya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan dan Kaltim. Mereka mengalami dampak signifikan dari keputusan pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Okupansi turun drastis. Ke level 20-30 persen. Padahal idelanya untuk normal harus di angka 60 persen.
“Bisa dibilang saat ini pengusaha dalam masa-masa galau. Semoga dengan kolaborasi dan komunikasi yang baik, pengusaha bisa semakin tangguh dan menyejahterakan pekerjanya,” harapnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi yang mewakili Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud mengamini harapan tersebut. Menurutnya Apindo adalah mitra strategis pemerintah dalam mendukung iklim investasi yang sehat. Sehingga sinergi keduanya tidak boleh renggang.
“Keberhasilan pembangunan daerah juga tidak lepas dari hasil kolaborasi baik dari dunia usaha dengan pemerintah,” sebutnya. Di tengah status Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), dia berharap para pengusaha dapat menyambut peluang yang ada. Dengan menghadirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan menciptakan lapangan pekerjaan.
“Pemerintah pasti mendukung kinerja dunia usaha. Karena peran mereka sangat besar untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya. Pihaknya juga berharap pengusaha besar bisa bermitra dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas. Juga berkolaborasi dengan pengusaha nasional maupun internasional.
“Seiring perpindahan IKN, saat ini Kaltim menjadi salah satu pusat logistik nasional. Peluang ini harus dimanfaatkan para pengusaha dan Apindo memiliki peran besar untuk menjadi jembatan. Semoga melalui raker kali ini lahir program-program yang baik untuk mendorong investasi dan melahirkan industri yang inklusif. Dunia kerja harus berpihak ke masyarakat dan pekerja,” tutupnya.
Adapun Rakerkonprov Apindo Kaltim 2025 diikuti pengurus dari delapan kabupaten/kota yang terbentuk. Mereka mengirimkan wakil 15 anggota. Turut hadir pula para serikat pekerja dan buruh di Kaltim. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo