Dalam forum itu, GAPKI Kaltim menetapkan sejumlah program kerja prioritas untuk periode 2025-2026, yang terbagi dalam beberapa bidang strategis yakni keberlanjutan dan lingkungan hidup, organisasi dan keanggotaan, kampanye positif, serta hubungan antar lembaga, hukum, agraria, dan tata ruang.
Ketua GAPKI Kaltim, Rachmat Perdana Angga, menyatakan bahwa Rakercab menjadi momen konsolidasi dan sinkronisasi arah kerja ke depan. “Kita tidak hanya meninjau realisasi program, tetapi juga menyelaraskan visi anggota terhadap transformasi industri sawit yang berkelanjutan,” tegasnya.
Pada bidang sustainability, lingkungan hidup, dan kehutanan, GAPKI menargetkan pemantauan progres sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) seluruh anggota secara berkala setiap tiga bulan.
Selain itu, mereka juga aktif memperbarui informasi kebakaran lahan di wilayah konsesi perusahaan sawit dan melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perkebunan Kaltim.
Program lain yang turut jadi sorotan adalah pendataan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) serta sesi berbagi isu lingkungan antaranggota.
Angga menyebut jika pihaknya juga akan ikut dalam program Carbon Fund di Kaltim yang dikoordinasikan bersama Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI), Dinas Perkebunan, dan lembaga terkait lainnya.
Di bidang hubungan antar lembaga, hukum, dan agraria, GAPKI Kaltim mengagendakan sharing session dengan instansi pemerintah terkait isu-isu yang memengaruhi industri sawit.
Salah satunya adalah soal regulasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun dan revisi Perda tentang angkutan sawit.
Seluruh program kerja tersebut disusun sebagai bentuk komitmen GAPKI dalam menjawab tantangan industri sawit, baik dari sisi lingkungan, sosial, hukum, hingga daya saing global.
“Industri sawit kita ke depan bukan hanya tentang produktivitas, tapi juga akuntabilitas dan keberlanjutan,” pungkas Angga. (*)
Editor : Ismet Rifani