KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan upaya hilirisasi ekonomi, Kalimantan Timur terus memperkuat fondasi sektor riilnya.
UMKM dan ekonomi syariah menjadi dua pilar utama yang diharapkan mampu menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmen memperkuat dua sektor tersebut agar tetap tumbuh, berdaya saing, dan inklusif.
Baca Juga: Beri Pembelajaran yang Lebih Hidup dan Bermakna, Ini Cara yang Dilakukan SKB Balikpapan Barat
Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim, Bayuadi Herdiyanto, menyebutkan bahwa tahun ini penguatan UMKM dan ekonomi syariah menjadi fokus utama pihaknya.
“Kegiatan seperti pengembangan UMKM, peningkatan elektronifikasi, dan pertumbuhan ekonomi syariah bisa mendukung perekonomian Kaltim agar semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Edih Mulyadi, menegaskan dukungan fiskal akan terus diarahkan untuk memperkuat sektor riil.
“APBN hadir tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tapi juga memperkuat UMKM. Kami ingin belanja pemerintah tidak sekadar konsumtif, tapi menciptakan efek berganda bagi masyarakat,” katanya dalam kegiatan diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) baru-baru ini.
Pembahasan juga menyinggung tantangan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, terutama yang membutuhkan kendaraan niaga.
Tatuk Hendrasmono dari Graha Toyota Samarinda menilai banyak pelaku UMKM masih kesulitan mengakses kredit kendaraan untuk mendukung kegiatan usaha.
Hal ini menjadi catatan penting bagi otoritas agar pembiayaan produktif dapat menjangkau lebih luas.
Bayuadi menambahkan, potensi ekonomi syariah di Kaltim sangat besar—mulai dari pangan halal hingga wisata religi.
“Jika dikembangkan dengan dukungan fiskal dan pembiayaan yang tepat, ekosistem ekonomi syariah bisa memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menilai digitalisasi dan pembiayaan inklusif menjadi kunci keberlanjutan UMKM.
Program elektronifikasi transaksi, pelatihan digital, dan kolaborasi lembaga keuangan diharapkan mampu memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.
Baca Juga: Nonmigas Bawa Kaltim Raup Surplus Dagang US D11,72 Miliar Selama Januari-September
Edih menegaskan pentingnya menjaga sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif.
“Dampaknya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat pondasi ekonomi Kaltim dalam menghadapi transformasi menuju era IKN. (*)
Editor : Ery Supriyadi