KALTIMPOST.ID - Pembangunan megaproyek sering menjadi magnet investasi, tetapi menyisakan kegelisahan. Apakah masyarakat lokal akan ikut menikmati manfaatnya atau justru hanya menjadi penonton? Pertanyaan itu kini juga bergema di Kalimantan Timur yang menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Balikpapan sebagai pintu gerbangnya.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi rakyat, artinya kita tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” ungkap Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kaltim Ujang Rahmad, pekan lalu.
Ia mengatakan, kekhawatiran itu justru menjadi pijakan pemerintah provinsi untuk menata ulang strategi ekonomi daerah. Pemerintah provinsi kini mengalihkan fokus untuk memperkuat rantai pasok lokal agar mampu terlibat dalam permintaan produk dan jasa yang dipacu oleh pembangunan IKN.
Ujang menegaskan bahwa kesiapan daerah tidak hanya bergantung pada investasi besar, tetapi juga kesiapan pelaku lokal menyambut peluang baru. “Karena itu pemerintah provinsi terus memperkuat iklim usaha, meningkatkan infrastruktur logistik serta memastikan rantai komoditas lokal semakin intim dan mampu menjadi pasar internasional,” katanya.
Namun bersamaan dengan geliat pembangunan IKN, data perdagangan menunjukkan tekanan yang tidak kecil. Ekspor Kaltim pada September 2025 turun 8,23 persen menjadi USD 1,678 miliar, dipicu merosotnya ekspor migas dan nonmigas. Secara kumulatif Januari–September 2025, total ekspor turun 14,67 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Meski demikian, surplus perdagangan tetap terjadi, meski nilainya menurun USD 278,54 juta dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, surplus tetap tumbuh USD 42,75 juta, menandakan daya saing yang belum sepenuhnya padam.
Di tengah kondisi ini, Ujang menilai pembangunan IKN justru menjadi peluang strategis untuk memperbaiki struktur ekonomi jangka panjang. Menurutnya, keberadaan IKN harus menjadi pemantik transformasi, bukan sekadar proyek fisik. “IKN ini bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi titik tumbuh ekonomi baru. Tugas kita memastikan masyarakat lokal ikut masuk dalam rantai nilainya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menyinkronkan pembangunan infrastruktur, perizinan, pembinaan, serta kebijakan ekspor agar pelaku usaha lokal bisa naik kelas. “Ini semua upaya untuk memastikan Kaltim tidak hanya menjadi penyangga IKN, tetapi juga pusat pertumbuhan yang lebih produktif dan inklusif,” tutup Ujang. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo