KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Penguatan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu fokus utama pelaksanaan APBN di Kalimantan Timur sepanjang 2025. Pemerintah mendorong perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Edih Mulyadi menyampaikan, realisasi penyaluran pembiayaan UMi sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp 75,07 miliar.
"Dengan jumlah debitur 13.727 sebanyak debitur," sebutnya. Mayoritas penerima merupakan pelaku usaha ultra mikro yang bergerak di berbagai sektor ekonomi produktif, terutama usaha skala kecil yang belum terakses layanan perbankan secara optimal.
Baca Juga: BPS Kaltim Mulai Sensus Ekonomi 2026, Simak Jadwal dan Agenda Lengkapnya
Selain UMi, penyaluran KUR menjadi instrumen utama dalam memperkuat permodalan UMKM. "Realisasi penyaluran KUR 1 Januari-31 Desember 2025 sebanyak Rp4,14 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 66.616 debitur," lanjut Edih.
Tingginya jumlah penerima mencerminkan besarnya kebutuhan pembiayaan usaha kecil dan menengah, sekaligus menunjukkan peran strategis KUR dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Secara keseluruhan, total penyaluran pembiayaan UMKM melalui skema UMi dan KUR di Kaltim sepanjang 2025 mencapai Rp4,21 triliun. Capaian itu menegaskan kuatnya dukungan fiskal pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.
Baca Juga: Raih WBK, Yusniar Ungkap Tantangan Pendataan BPS di Wilayah Terluar
Penyaluran pembiayaan kepada UMKM berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Melalui akses permodalan yang lebih luas, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, menjaga keberlanjutan bisnis, serta memperluas kesempatan kerja. Dukungan APBN terhadap sektor UMKM ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi Kaltim secara berkelanjutan. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki